"Kerja sama yang kita lakukan sekarang tidak ada yang berbentuk kerja sama antarpemerintah, yang kita lakukan sekarang ini semua kerja sama antarbadan usaha, langsung pada proyek. Jadi peran pemerintah di sini hanya memfasilitasi," jelasnya, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis, 25 April 2019.
Luhut menegaskan proyek-proyek tersebut murni dilakukan secara Business-to-Business, di mana pemerintah Indonesia dan Tiongkok hanya memfasilitasi bertemunya masing-masing badan usaha dari kedua negara. Luhut tiba di Beijing pada Rabu pagi untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra Modern.
Menurut mantan Menko Polhukam itu, pemerintah tengah melakukan studi kelayakan proyek dengan investor Tiongkok untuk beberapa proyek yang akan ditawarkan dalam KTT Belt and Road Initiative ini.
Sesuai arahan Presiden agar pertumbuhan Indonesia bisa berada di 5,6 persen pada 2020, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberi insentif kepada perusahaan yang memproduksi barang ekspor dan investasi yang dapat mengurangi impor dan menciptakan lapangan kerja.
Misalnya, menurut Luhut, saat ini ada beberapa perusahaan yang tertarik membangun industri mobil listrik di Indonesia, seperti Sokon. Perusahaan itu berminat memproduksi mobil listrik dalam bentuk taksi seperti yang sedang dikembangkan perusahaan Bluebird.
"Daripada kita impor, lebih baik mereka dirikan pabriknya di Indonesia gabung dengan Tiongkok tentunya mereka harus melakukan alih teknologi," katanya.
Selain di bidang industri, ada pula kerja sama pendidikan vokasi yang akan membantu tenaga kerja Indonesia untuk dapat bersaing di era industri 4.0 sekarang ini. Bahkan, lanjut Luhut, akan ada 10.000 pelatihan vokasi yang diselenggarakan antara Jerman, Indonesia dan Tiongkok.
"Jadi tidak hanya antara Indonesia dan Tiongkok. Bentuk kerja samanya yaitu pelatihan ini menggunakan teknologi Jerman dan uangnya dari Tiongkok," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
