Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, arah kebijakan umum belanja pemerintah pusat itu disusun sejalan dengan RKP Tahun 2017, mendukung pencapaian sasaran pembangunan, dan mempertajam efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan upaya mengakselerasi perekonomian.
"Adapun pencapaian sasaran pembangunan yang dimaksud adalah dengan memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengendalikan inflasi," kata Askolani, mewakili pemerintah, saat membahas pokok-pokok kebijakan belanja pemerintah pusat RAPBN 2017, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Dalam rapat yang dipimpin Said Abdullah itu, Askolani menjelaskan, fungsi pelayanan umum terkait arah kebijakan fungsi pelayanan umum dari pemerintah pusat diarahkan untuk mengelola jumlah Pegawai Negari Sipil (PNS) mengacu pada prinsip zero growth dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Suasana rapat tentang pokok-pokok kebijakan belanja pemerintah pusat RAPBN 2017 (Foto: MTVN/Angga Bratadharma)
Selain itu, diarahkan untuk meningkatkan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memantapkan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kementerian/lembaga (k/l) yang berbasis output.
Sedangkan untuk fungsi ekonomi, arah kebijakan fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung program kedaulatan pangan dan energi nasional, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi, dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi air bersih, sanitasi, energi, dan telekomunikasi.
Selain itu, meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan rantai pasok dan perluasan pemasaran, meningkatkan peran investasi sebagai mesin pendorong pertumbuhan salah satunya melalui deregulasi dan simplifikasi prosedur pertanian investasi, dan meningkatkan dukungan iptek bagi peningkatan daya saing produksi, serta keberlanjutan dan pemanfaatan SDA.
Suasana rapat tentang pokok-pokok kebijakan belanja pemerintah pusat RAPBN 2017 (Foto: MTVN/Angga Bratadharma)
Sementara untuk fungsi lingkungan hidup, arah kebijakan diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing hasil produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Selain itu, peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut dan kerja sama antarregional dan internasional dalam konservasi laut.
"Juga diarahkan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta restorasi gambut. Belanja itu juga diarahkan untuk peningkatan konservasi, pengelolaan DAS, serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati," pungkas Askolani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
