"Sebagian didanai oleh APBN, dan sebagian dilakukan mandiri," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin, 7 Desember 2020.
Ia menjelaskan program vaksinasi akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, maupun swasta. Program ini baru akan dimulai 2021, dan diprediksi bisa sampai 2022.
Saat ini Indonesia baru mendatangkan 1,2 juta vaksin covid-19. Vaksin buatan Sinovac asal Tiongkok ini diimpor oleh PT Bio Farma (Persero). Rencananya vaksin ini akan digunakan untuk para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan pandemi covid-19.
"Berdasarkan kriteria dan prioritas penerima vaksin yang sudah disampaikan Menkes, yaitu dari sisi prioritas wilayahnya, penerima vaksinnya, jadwalnya dan tahapan pemberian vaksinnya, juga standar pelayanan vaksinasi ditetapkan Kemenkes," jelas dia.
Sementara itu, Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran pengadaan vaksin covid-19 tahun ini mencapai Rp35,1 triliun. Anggaran tersebut masih bisa di-carry over untuk pengadaan tahun depan. Alokasi anggaran pengadaan vaksin 2021 sendiri sebesar Rp18 triliun.
Selain pengadaan vaksin, tahun depan pemerintah juga mengalokasikan anggaran antisipasi vaksinasi Rp3,7 triliun, sarana prasarana, laboratorium, litbang, dan PCR di Kemenkes Rp1,2 triliun dan BPOM Rp100 miliar. Total keseluruhan anggarannya mencapai Rp60,5 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
