Demikian disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara pada saat mengisi Policy Dialogue acara 10th Asian Financial Forum di Hong Kong. Forum dihadiri oleh kurang lebih 2.500 peserta dari seluruh dunia antara lain dari kalangan Chief Executive Officer (CEO), pelaku usaha, akademisi dan pimpinan lembaga negara.
Dalam kesempatan tersebut, Mirza memaparkan kondisi perekonomian Indonesia pada krisis keuangan Asia 1997. Terkait itu, Indonesia menempuh kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan integritas data sektor keuangan, dan melakukan pemetaan data utang luar negeri Indonesia yang lebih lengkap.
"Selain itu, salah satu perubahan signifikan pascakrisis 1997 adalah independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang antara lain berfungsi sebagai otoritas moneter Republik Indonesia," ujar Mirza, sebagaimana dikutip dari siaran persnya, yang diterima di Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Reformasi yang telah ditempuh Indonesia sebagai respons atas perkembangan kondisi ekonomi telah mendorong ketahanan ekonomi Indonesia. Hal ini tercermin pula dari laporan tahunan IMF (Article IV Consultation) mengenai ekonomi Indonesia selama 2016 yang dinyatakan baik.
Usai menjadi pembicara pada acara Asian Financial Forum, Deputi Gubernur Senior juga menghadiri diskusi dengan investor di Hongkong yang mengangkat tema 'Indonesian Economic and Monetary Policy Outlook 2017'.
Dalam diskusi tersebut, investor menaruh perhatian pada kondisi makroekonomi antara lain terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia, inflasi, neraca pembayaran Indonesia, dan perkembangan sektor perbankan.
Menanggapi sejumlah perhatian dari kalangan investor, Mirza menyampaikan, emulihan ekonomi global diperkirakan akan meningkatkan perdagangan eksternal Indonesia dan neraca pembayaran Indonesia.
"Untuk membantu mengurangi ketergantungan kepada mata uang asing, Bank Indonesia pada Maret 2015 menerbitkan ketentuan yang mewajibkan setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan rupiah," jelas dia.
Melalui pengaturan tersebut, transaksi antarresiden menggunakan mata uang asing yang semula sekitar USD7 miliar per bulan turun menjadi rata-rata kurang dari USD3 miliar. Sementara itu untuk memperkuat pengelolaan risiko utang luar negeri, Bank Indonesia juga mengatur prinsip kehati-hatian pengelolaan utang luar negeri perusahaan nonbank.
"Selanjutnya, dengan koordinasi dan sinergi kebijakan dari Pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya, mitigasi risiko di sektor keuangan diharapkan dapat terus berjalan baik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
