"(Demokrasi) bukan hanya untuk memaksimalkan pertumbuhannya, tetapi juga untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi di masyarakat," ucap Suahasil dikutip dari siaran persnya, Selasa, 8 Agustus 2023.
Ia menambahkan, selalu ada dinamika dari waktu ke waktu untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Pemerintah benar-benar melihat dan memonitor dari waktu ke waktu semua kebijakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. "Dan karena itu dalam APBN kita terus melihat peluang untuk mendukung kesejahteraan rakyat yang lebih luas," tambahnya.
| Baca juga: Airlangga: Stabilitas Politik RI Tingkatkan Perekonomian dan Taraf Hidup Masyarakat |
Peran APBN
Suahasil menjelaskan, APBN secara khusus mengalokasikan belanja sebanyak 40 persen bagi penduduk berpenghasilan rendah melalui skema perlindungan sosial dan bantuan sosial.
APBN juga memberikan alokasi yang besar untuk pembangunan infrastruktur, penanganan kemiskinan ekstrem, dan juga menyediakan banyak alokasi untuk membantu daya beli masyarakat kalangan menengah.
"Karena, Indonesia memiliki porsi penduduk kelas menengah yang besar yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi," tutur dia.
Pada masa pandemi covid-19, proses demokrasi juga digunakan untuk menyusun kebijakan penanganan pandemi melalui penerbitan Perppu 1/2020. Penyusunan Perppu ini melalui diskusi dan proses demokrasi di parlemen.
"Kami (Indonesia) berusaha menunjukkan bahwa meskipun ada fleksibilitas anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menangani pandemi covid, namun harus tetap akuntabel dan transparan," tukas Suahasil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
