"Perkembangan ini seiring dengan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien serta didukung koordinasi KSSK yang terus diperkuat," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip Rabu, 2 Agustus 2023.
Meski ketidakpastian ekonomi global masih tinggi, Bendahara Negara tersebut menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik lantaran didukung permintaan domestik.
"Perekonomian kuartal II-2023 diperkirakan masih tumbuh kuat, ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur," jelasnya.
Menkeu mengatakan PMI Manufaktur meningkat ke level 53,3 pada Juli 2023, lebih tinggi dibandingkan Juni 2023 sebesar 52,5. Senada, konsumsi rumah tangga meningkat didorong naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, terkendalinya inflasi, dan dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional serta pemberian gaji ke-13 kepada ASN.
| Baca juga: Inflasi Juli 0,21%, Dipicu Kenaikan Harga Tiket Pesawat hingga Biaya Masuk Sekolah |
Inflasi kembali ke sasaran lebih cepat
Sri Mulyani juga mengungkapkan inflasi kembali ke dalam sasaran lebih cepat dari prakiraan. Nilai tukar rupiah pun terkendali sehingga turut mendukung stabilitas perekonomian.
Sementara itu, Menkeu menyebut kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan semester I-2023 masih solid meskipun termoderasi di tengah normalisasi harga komoditas.
"Pendapatan negara tetap tumbuh positif. Kinerja belanja negara juga terus ekspansif dan menopang berbagai agenda pembangunan serta menjaga stabilitas kondisi ekonomi makro," kata Sri Mulyani.
Ia memaparkan, hingga akhir Juni 2023 kondisi kesehatan fiskal terus terjaga dengan baik, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp368,2 triliun dan surplus anggaran fiskal sebesar Rp152,3 triliun, setara dengan 0,71 persen PDB.
"Di tengah tren perlambatan ekonomi global serta dinamika geopolitik yang masih diselimuti ketidakpastian, APBN 2023 tetap berupaya keras dalam mendukung berbagai upaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan agenda prioritas nasional. Pemerintah akan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi kesejahteraan rakyat Indonesia," tegasnya.
Sri Mulyani selaku Ketua KSSK menyatakan, empat lembaga yang tergabung dalam KSSK yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berkomitmen untuk melanjutkan penguatan koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
