Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah memperhatikan berbagai pandangan masyarakat mengenai pengelolaan utang negara. Dengan terus berpedoman pada pengelolaan utang yang hati-hati, bijaksana dan transparan, serta memperbaiki kesehatan struktur APBN, maka pemerintah akan terus berupaya menurunkan tingkat defisit anggaran dan deflsit keseimbangan primer.
"Kebijakan defisit dijaga untuk terns memungkinkan Pemerintah melaksanakan program yang penting dan strategis bagi masyarakat luas, seperti investasi dan pembangunan sumber daya manusia baik di bidang pendidikan maupun kesehatan," ujarnya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2017.
Dirinya menambahkan, Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat produktivitas serta daya kompetisi manusia Indonesia masih barns terus ditingkatkan agar Indonesia menjadi negara maju dan berkeadilan. Investasi sumber daya manusia tidak dapat ditunda. Ketertinggalan pembangunan infrastruktur menjadi sumber masalah dalam upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.
"Pemerintah mengambil pilihan kebijakan ekspansif (counter cyclical) agar momentum pembangunan manusia dan pertumbuhan yang makin berkualitas dan merata dapat dijaga DNA diperkuat, Pilihan kebijakan yang sulit, namun diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing," jelas dia.
Pemerintah akan tetap mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang bijaksana (prudent) dan terkendali (manageable) dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah. Meskipun Pemerintah mengambil pilihan kebijakan belanja ekspansif, Pemerintah senantiasa menjaga level defisit dan level utang tetap terarah dan terukur.
Hal tersebut tercermin dari rasio utang terhadap PDB Indonesia (28,9 persen terhadap PDB pada 2017) yang relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, bahkan masih lebih rendah dari negara-negara berkembang lain yang setara (peer countries), seperti Thailand 41,8 persen dan India 67,8 persen. Pengelolaan utang, baik dari sisi waktu penarikan utang, komposisi mata uang, jatuh tempo, jenis instrumen, maupun pengendalian kas pemerintah akan terus dijaga.
"Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, tidak saja untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah telah mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik yang dapat diperbandingkan secara global," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
