Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di bidang keuangan negara. Sebagai bendahara negara, ia mempunyai tanggung jawab agar pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan.
"Bagi kami itu berarti mencakup seluruh aspek keuangan negara apakah itu sisi penerimaan belanja dan pembiayaan dan kekayaan negara," katanya dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stratanas PK 2021-2022 secara virtual di Jakarta, Selasa, 13 April 2021.
Di sisi penerimaan, Kementerian Keuangan terus mengawal dan mengembangkan berbagai aksi untuk mencegah korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan. Misalnya membentuk sistem logistik nasional untuk mendata masalah importasi.
"Misalnya integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan kegiatan importasi serta kepatuhannya. Juga kami terus melakukan reformasi di bidang logistik nasional," ungkapnya.
Untuk penerimaan pajak, Kemenkeu juga memanfaatkan basis data beneficial owner dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak. Kemenkeu telah melakukan peningkatan validitas wajib bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara (PNBP minerba).
"Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax) yang ini dapat diharapkan untuk terus memperkuat institusi pajak menjadi kuat, penuh integritas, dan profesional, dan yang paling penting memberikan pelayanan secara pasti, dan mudah bagi para wajib pajak," jelas dia.
Sementara dari sisi belanja negara, pencegahan korupsi dilakukan sejak perencanaan anggaran terutama pengadaan barang dan jasa pemerintah. Seluruh prosesnya dilakukan dengan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, berintegritas, terintegrasi dengan berbasis elektronik.
Ia menambahkan saat ini sudah ada sinergi perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi KRISNA dan SAKTI yang digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga. Selain itu, Sri Mulyani juga mendorong pemerintah daerah agar dapat menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah dengan teknologi digital.
"Kita berharap interaksi antara birokrasi dengan para stakeholder bisa dilakukan secara jauh lebih pasti profesional transparan dan tidak koruptif. Kami juga terus mendorong sistem pembayaran secara elektronik di dalam rangka pengadaan barang dan jasa melalui IP, mendandani katalog, Ini semuanya untuk terus menumbuhkan budaya transparansi keadilan dan juga profesionalitas," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
