Presiden Joko Widodo mengatakan selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Karena itu, Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau lainnya.
"Rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru," ucap Jokowi dalam pidato Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tangun Anggaran 2020 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Menurutnya pemindahan ibu kota secara tidak langsung akan memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Hal ini sejalan dengan fokus belanja negara 2020 untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.
"Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah," jelasnya.
Karena itu, Jokowi ingin ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep kota modern bertaraf internasional
"Konsep modern, smart and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Jokowi pun memastikan skema pembiayaan dalam pemindahan ibu kota nantinya menggunakan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan keterlibatan swasta maupun badan usaha dengan kebutuhan dana mencapai Rp466 triliun.
"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
