Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Darmin Nilai Rencana Revisi KUP Tidak Tepat

Ekonomi perpajakan Obyek Pajak Omnibus Law
Eko Nordiansyah • 07 Juli 2021 14:14
Jakarta: Mantan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menilai rencana pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tidak tepat. Pasalnya ia menilai cakupan dari revisi UU tersebut terlalu luas.
 
Darmin menjelaskan, KUP sebenarnya hanya mengatur soal hukum acara perpajakan saja. Namun pemerintah justru berencana untuk membuat perubahan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam RUU KUP tersebut.
 
"KUP itu benar-benar hanya tentang hukum acara perpajakan, dia tidak cover PPh, PPN," kata dia dalam  rapat dengar pendapat umum dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, 7 Juli 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menyarankan, seharusnya pemerintah menggunakan istilah konsolidasi atau harmonisasi aturan perpajakan dibandingkan hanya revisi UU KUP. Apalagi Darmin menyebut bahwa RUU KUP yang diajukan sekarang berasal dari rencana omnibus law perpajakan.
 
"Itu idenya dari omnibus Law perpajakan juga. Harusnya ya konsolidasi atau harmonisasi, karena ada beberapa amandemen sekaligus," ungkapnya.
 
Dalam rencana revisi RUU KUP yang diajukan pemerintah ke DPR, terdapat sejumlah perubahan ketentuan pajak. Misalnya dengan menambah lapisan tarif pajak PPh orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Rp5 miliar setahun menjadi lima persen.
 
Selain itu, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen, rencana penghapusan sejumlah barang dan jasa tidak kena pajak seperti sembako dan jasa pendidikan, penerapan tax amnesty jilid II, hingga pengenaan pajak karbon.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif