Dalam usulan awal pagu belanja K/L dialokasikan Rp814,1 triliun. Dari kenaikan tersebut pagunya menjadi Rp839,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan tersebut dialokasikan untuk beberapa instansi yang harus melakukan fungsi dalam rangka keamanan negara.
"Mengamankan siklus politik seperti pilkada dan pemilu maupun untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang mendesak," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 4 Oktober 2017.
Beberapa K/L yang mengalami kenaikan anggaran yakni BNN, Polri, TNI, BIN Kejaksaan, Kemenkumham, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ani mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan kebutuhan dana operasional untuk mengamankan apemilu mengalami penurunan dalam pagu awal. Sehingga dibuat lagi sesuai usulan dari Polri.
Sedangkan untuk TNI dimungkinkan untuk alokasi bagi penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Kemudian untuk Kejaksaan, kata Ani mereka membutuhkan dukungan beberapa gedung dan sistem informasi sejalan dengan peningkatan kasus hukum. Untuk BIN anggaran tambahan akan digunakan untuk kebutuhan counter inteligen dengan perubahan geopolitik dan perubahan teknologi informasi.
"Untuk belanja nanti kita serahkan ke pembahasan panja belanja. Presiden dan Wapres minta supaya ruang itu tetap diprioritaskan terutama untuk menyelesaikan proyek-proyek nasional infrastruktur yang sangat penting," jelas Ani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
