Saat ini seluruh dunia masih menghadapi ketidakpastian akan gelombang kedua pandemi covid-19. Kondisi ini akan berimplikasi terhadap seluruh kegiatan masyarakat termasuk aspek perekonomian.
"Semua negara mengalami kondisi ekonomi yang sangat tertekan. Banyak yang mengalami resesi, kontraksi ekonomi, hingga mencapai double digit contraction," katanya dalam webinar Internasional Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.
Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen pada kuartal II. Kontraksi tersebut disebabkan oleh perlambatan konsumsi masyarakat, serta tergerusnya investasi dan kegiatan ekspor-impor.
"Dalam situasi yang luar biasa ini pemerintah melakukan berbagai tindakan yang extraordinary dalam menanggapi outlook atau kondisi masyarakat dan ekonomi yang mengalami perubahan yang luar biasa. Pemerintah juga melakukan langkah-langkah luar biasa," ungkap dia.
Karena itu, pemerintah membutuhkan landasan hukum dalam menjamin tindakan luar biasa yang dalam meredam tekanan tersebut. Saat ini, kata Menkeu, pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
"Ini adalah suatu langkah extraordinary didalam rangka kita untuk bisa memberi landasan hukum, langkah-langkah pemerintah di bidang keuangan negara dan di dalam menjaga stabilitas sistem keuangan," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
