Dilansir dari data Kemenkeu, Kamis, 21 Mei 2020, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 32,12 persen. Artinya utang pemerintah masih jauh dari batas aman yang diperbolehkan dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, yaitu batas maksimalnya 60 persen dari PDB.
Meski mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun perlu dipahami utang pemerintah ini terpengaruh pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) sebesar Rp2.133 triliun. Akibatnya terjadi peningkatan posisi utang dikarenakan selisih kurs tadi, senilai Rp284,61 triliun.
Jika dirinci, utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar Rp889,83 triliun atau 17,33 persen dari total utang. Selain itu ada Surat Berharga Negara (SBN) Rp4.292,73 triliun atau setara 82,67 persen dari total utang pemerintah.
Pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp10,23 triliun. Sementara itu pinjaman luar negeri Rp889,6 triliun yang terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp352,74 triliun, multilateral Rp490,67 triliun, serta commercial bank Rp46,19 triliun.
Adapun untuk SBN terdiri dari dominasi valuta asing Rp1.255,77 triliun terdiri Surat Utang Negara (SUN) Rp1.006,99 triliun maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp248,78 triliun. Untuk dominasi rupiah sebesar Rp3.036,96 triliun terdiri SUN Rp2.520 triliun dan SBSN Rp516,96 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
