Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembiayaan utang pada tahun depan akan meningkat seiring pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Tahun depan defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp1.006,4 triliun atau 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Prakiraan ini naik dari sebelumnya sebesar Rp971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB.
"Untuk membiayai defisit Rp1.006,4 triliun, pembiayaan utang akan meningkat dari yang diusulkan Rp1.142 triliun jadi Rp1.177,4 triliun atau naik Rp34,9 triliun," kata dia dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Jumat, 11 September 2020.
Ia menambahkan pembiayaan utang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp1.207,3 triliun (neto). Rencana penerbitan SBN ini lebih tinggi dari target pada tahun ini sebesar Rp1.173 triliun (neto).
Meski demikian, Menkeu berjanji pemerintah akan tetap berkomitmen dalam menjalankan disiplin fiskal. Utamanya dengan menjaga agar defisit anggaran tidak melebihi 5,7 persen dari PDB sebagaimana yang disepakati dengan DPR.
"Bila terjadi perubahan cost pendapatan, akan dilakukan offside belanja dengan berbagai tindakan refocusing atau prioritas lebih tajam. Ini akan dilaksanakan sesuai dengan amanat yang nanti akan ditarik dalam RUU APBN 2021," jelas dia.
Adapun target pembiayaan utang pada 2021 sendiri masih lebih rendah dari yang dilakukan tahun ini. Pasalnya dalam Perpres 72 Tahun 2020, pembiayaan utang tahun ini ditargetkan sebesar Rp1.220 triliun.
Tahun depan defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp1.006,4 triliun atau 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Prakiraan ini naik dari sebelumnya sebesar Rp971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB.
"Untuk membiayai defisit Rp1.006,4 triliun, pembiayaan utang akan meningkat dari yang diusulkan Rp1.142 triliun jadi Rp1.177,4 triliun atau naik Rp34,9 triliun," kata dia dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Jumat, 11 September 2020.
Ia menambahkan pembiayaan utang terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp1.207,3 triliun (neto). Rencana penerbitan SBN ini lebih tinggi dari target pada tahun ini sebesar Rp1.173 triliun (neto).
Meski demikian, Menkeu berjanji pemerintah akan tetap berkomitmen dalam menjalankan disiplin fiskal. Utamanya dengan menjaga agar defisit anggaran tidak melebihi 5,7 persen dari PDB sebagaimana yang disepakati dengan DPR.
"Bila terjadi perubahan cost pendapatan, akan dilakukan offside belanja dengan berbagai tindakan refocusing atau prioritas lebih tajam. Ini akan dilaksanakan sesuai dengan amanat yang nanti akan ditarik dalam RUU APBN 2021," jelas dia.
Adapun target pembiayaan utang pada 2021 sendiri masih lebih rendah dari yang dilakukan tahun ini. Pasalnya dalam Perpres 72 Tahun 2020, pembiayaan utang tahun ini ditargetkan sebesar Rp1.220 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News