Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawadi menjelaskan sebenarnya tujuan pemerintah mengeluarkan paket kebijakan selama ini untuk menahan agar ekonomi Indonesia tidak makin terperosok dengan tren perlambatan dunia. Pemerintah melakukannya dengan mendorong daya saing industri dan daya beli masyarakat.
Dalam diskusi evaluasi paket kebijakan ekonomi di kawasan Veteran, Jakarta Pusat, dirinya mengatakan sebenarnya paket kebijakan yang dikeluarkan telah direspon positif oleh dunia usaha, namun permasalahannya tak berhenti di situ. Setelah mengumuman berbagai macam paket kebijakan, Pemerintah harus juga menyelesaikan peraturan-peraturan turunannya.
Baca : 12 Paket Kebijakan Ekonomi akan Dievaluasi
"Paket kebijakan sebenarnya jalan, hanya saja kalau kami perhatikan sejak 9 September sampai sekarang ada peraturan menteri yang berubah-ubah. Ada yang diperintah tapi dijalankan lain. Lalu kalau ada pengumuman kan harus disertai aturan turunan yang banyak," kata Edy, Senin (30/5/2016).
Edy memandang dirinya memandang ini dipengaruhi karena riba ekonomi yang jika diakumulasi jumlahnya sangat banyak dan tentu menjadi daftar dosa bagi ekonomi nasional. Contohnya saja, dosa birokrasi, dosa peraturan, dan dosa pengusaha yang melakukan kegiatan ilegal.
"Gimana mengatasinya? Ya kita buat kebijakan yang mengurangi riba, membuang distorsi yang ada," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Indef, Enny Sri Hartati mengatakan Pemerintah tak fokus dalam merancang paket kebijakan ekonomi dan melebar dari tujuan semula untuk mendorong daya saing industri dan daya beli masyarakat.
Eny menuturkan ketidakfokusan tersebut membuat realisasi dan implementasi program yang dikeluarkan masih lemah. Masih banyaknya tumpang tindih regulasi yang belum mampu diharmonisasikan jadi faktor utama. Diperparah dengan lemahnya koordinasi baik antar sektor atau kementerian teknis maupun antar pemerintah pusat dan daerah.
"Coba di paket satu lihat, kalau tujuannya meningkatkan daya saing industri mestinya dari awal itu membuat rujukan apa yang kiranya bisa membuat daya saing meningkat, itu yang jadi dasar. Ini kan lari ke mana-mana, daya beli, logistik nasional, dan sebagainya. Jadi enggak fokus dan sangat normatif, sehingga menyulitkan di level implementasi," ujar Enny.
Dia mengatakan konsepsi dari paket kebijakan, untuk meningkatkan daya saing industri dan daya beli masyarakat, harus dikawal betul agar fokus . Dia menyarankan agar kebijakan bukan dilihat dari jumlah regulasi yang dikeluarkan, namun pada efektivitas kebijakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
