Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Usai RUU, Kemenkeu tak Pasang Target Kenaikan PNBP

Ekonomi penerimaan negara bukan pajak pnbp
Eko Nordiansyah • 27 Juli 2018 14:53
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak memasang target untuk kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) PNBP menjadi Undang-Undang (UU) mengantikan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.
 
"Kami tidak akan ada targeting, tapi kita lihat dari karakteristiknya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juli 2018.
 
Dalam RUU yang baru ini, pemerintah menetapkan objek PNBP dikelompokkan menjadi enam klaster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menambahkan, PNBP dari sumber daya alam akan berbeda dengan PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan yang bersumber dari dividen BUMN. Tak hanya itu, antar klaster objek PNBP juga memiliki pertimbangan yang berbeda untuk pengenaan tarifnya.
 
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan PNBP dari sumber daya alam memang menjadi penyumbang terbesar. Setelahnya ada PNBP dari dividen BUMN, PNBP lainnya dari layanan umum Kementerian/Lembaga (K/L), serta PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU).
 
"Selama ini minerba itu proses pemungutan dan penyetoran dari wajib pungut itu verifikasinya kurang kuat, harapan kita dari verifikasi ini kita bisa menghasilkan PNBP yang optimal yang memang harus dibayarkan wajib pungut," jelas dia.
 
Sementara untuk PNBP selain dari sumber daya alam, Kemenkeu akan melakukan harmonisasi ketentuan dengan K/L lainnya. Harapannya adalah PNBP yang ditarik pemerintah tetap memberikan keadilan bagi masyarakat tanpa mengurangi hak para wajib bayar.
 
"Sehingga secara pasti kita yakin (RUU PNBP) punya dampak tapi kita tidak bisa mematok suatu angka yang kemudian itu bisa tidak menyeimbangkan, dan itu punya dampak yang tidak harmonis dengan kondisi di masyarakat," pungkasnya.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif