“Saya mengucapkan selamat kepada pemerintah, khususnya Ibu Menteri Keuangan dan seluruh jajaran atas pencapaiannya dalam mengelola, dan menjalankan target APBN 2023 secara paripurna,” kata Said dia dikutip dari Antara, Senin, 1 Januari 2024.
| baca juga: Belanja Pemilu Bisa Dorong Ekonomi Tumbuh 5% di Kuartal IV-2023 |
Dia mengatakan fiskal APBN 2022 dan 2023 tetap sehat, yang juga diiringi dengan target asumsi makro yang tercapai walaupun perekonomian 2023 diwarnai oleh perang di berbagai kawasan yang membuat harga komoditas bergejolak, hingga terjadi disrupsi pangan dan energi.
APBN 2023 juga dinilai berhasil mempertahankan prestasi pencapaian pendapatan negara, dengan realisasi tembus 100 persen selama tiga tahun berturut-turut semenjak pandemi. Belanja negara juga terkelola dengan baik, dengan realisasi defisit APBN yang juga lebih rendah dari target.
“Pencapaian ini makin meyakinkan saya bahwa sesungguhnya kita adalah bangsa yang unggul, dan bisa bekerja keras. Apa yang kita capai dalam tiga tahun terakhir ini melampaui negara-negara maju,” ujar Said.
APBN 2023, kata Said lagi, juga berhasil dijaga berkat penebalan anggaran perlindungan sosial yang mampu menjaga daya beli rumah tangga. Inflasi yang menjadi momok di banyak negara selama dua tahun terakhir mampu dikendalikan oleh Indonesia dengan cukup baik. Tren angka inflasi sepanjang 2023 terus turun, dari awal tahun inflasi mencapai 5,2 persen menjadi 2,9 persen pada Desember 2023.
“Oleh karena itu, kebijakan perlindungan sosial jangan disalahgunakan sebagai kebijakan sinterklas pada masa pemilu,” ujar dia lagi.
Kurangi ketergantungan dolar AS
Sepanjang 2023, Indonesia juga menghadapi tekanan berkelanjutan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), imbas kebijakan suku bunga tinggi yang ditempuh oleh The Fed. Namun, Said meyakini Indonesia berhasil mengimbangi permainan The Fed dengan baik.“Ketergantungan kita terhadap dolar AS terus kita kurangi, Badan Anggaran DPR terus memberikan dorongan agar Bank Indonesia makin inovatif. BI terus mengembangkan kerja sama bilateral dan multilateral untuk menciptakan pembayaran internasional lebih variatif," kata Said.
Said berharap pemerintah terus menjaga komitmen tersebut, agar pelaksanaan APBN 2024 tidak tergelincir pada kepentingan politik elektoral.
“Jika hal itu terjadi, pertaruhannya sangat besar, bisa terkandung risiko fiskal tidak sehat, manfaat APBN untuk kesejahteraan rakyat bisa turun, kemampuan resiliensi dalam menghadapi dinamika global dan domestik juga makin melemah. Semoga hal ini tidak terjadi,” ujar Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
