Jakarta: Keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengizinkan masyarakat mudik lebaran dengan syarat vaksin covid-19 lengkap atau booster, menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia usaha.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai tujuh persen dengan adanya pelonggaran aktivitas. Mengingat, salah satu penopang utama perekonomian berasal dari konsumsi rumah tangga.
"Peraturan mobilitas yang lebih longgar, seharusnya bisa berdampak positif terhadap aktivitas bisnis dan perekonomian. Pada muaranya bisa menopang pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal II-2022," ujar Yusuf kepada wartawan, Kamis, 24 Maret 2022.
Namun, seberapa besar dampak kebijakan tersebut, juga dipengaruhi tekanan daya beli masyarakat. Adapun tekanan daya beli akan dipengaruhi tingkat inflasi, yang juga bergantung pada pergerakan harga bahan pokok selama Ramadan.
"Ini juga dipengaruhi seberapa jauh intervensi kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga bahan pangan," imbuhnya.
Adapun tantangan dari kebijakan ini, lanjut dia, terkait pengawasan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ditambah, aturan mudik yang mengizinkan perjalanan dilakukan tanpa tes covid-19.
"Pemda dan satgas covid-19 tentu harus mengantisipasi hal tersebut," pungkas Yusuf.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai tujuh persen dengan adanya pelonggaran aktivitas. Mengingat, salah satu penopang utama perekonomian berasal dari konsumsi rumah tangga.
"Peraturan mobilitas yang lebih longgar, seharusnya bisa berdampak positif terhadap aktivitas bisnis dan perekonomian. Pada muaranya bisa menopang pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal II-2022," ujar Yusuf kepada wartawan, Kamis, 24 Maret 2022.
Namun, seberapa besar dampak kebijakan tersebut, juga dipengaruhi tekanan daya beli masyarakat. Adapun tekanan daya beli akan dipengaruhi tingkat inflasi, yang juga bergantung pada pergerakan harga bahan pokok selama Ramadan.
"Ini juga dipengaruhi seberapa jauh intervensi kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga bahan pangan," imbuhnya.
Adapun tantangan dari kebijakan ini, lanjut dia, terkait pengawasan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ditambah, aturan mudik yang mengizinkan perjalanan dilakukan tanpa tes covid-19.
"Pemda dan satgas covid-19 tentu harus mengantisipasi hal tersebut," pungkas Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
