Ilustrasi. Foto: dok MI/Pius Erlangga.
Ilustrasi. Foto: dok MI/Pius Erlangga.

Stabilitas Rupiah Perlu Dijaga Demi Antisipasi Kebijakan The Fed

Ekonomi Inflasi Pertumbuhan Ekonomi rupiah Bank Indonesia suku bunga The Fed surat berharga negara Rusia-Ukraina
M Ilham Ramadhan • 06 Mei 2022 17:09
Jakarta: Bank Indonesia (BI) dan pemerintah mesti bisa mengambil kebijakan yang mengimbangi dampak penaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed). Kebijakan penyeimbang itu dapat dilakukan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
 
"Menjaga stabilitas rupiah itu penting untuk mengantisipasi dampak penaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed," ucap ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro kepada Media Indonesia, Jumat, 6 Mei 2022.
 
Upaya menjaga stabilitas rupiah tersebut dapat dilakukan oleh BI melalui ragam kebijakan yang dimiliki. Namun itu tak berarti bank sentral menaikan suku bunga acuan dengan cepat. Sebab momentum pertumbuhan ekonomi harus menjadi faktor yang juga dipertimbangkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sedangkan dari sisi fiskal, pemerintah bisa ikut menjaga stabilitas rupiah dengan menjaga daya tarik Surat Berharga Negara (SBN). Imbal hasil yang ditawarkan oleh pemerintah mesti tetap dijaga menarik bagi investor.
 
Apalagi Indonesia saat ini memiliki modal surplus neraca dagang yang turut dapat menjaga stabilitas rupiah. Menurut Ari, hal itu dapat menahan dan menjaga rupiah dari dampak penaikan suku bunga acuan Amerika Serikat.
 
"Jadi ada kombinasi melalui neraca dagang yang surplus, ditambah dengan adanya capital inflow. Dua kombinasi itu membuat rupiah stabil," terangnya.
 
"Tingkat bunga SBN itu akan dilihat, dan dibandingkan dengan tingkat bunga obligasi negara lain, apakah Indonesia masih relatif baik atau tidak. Tingkat bunga SBN kita itu masih kompetitif saat ini, masih oke, perlu dilihat juga nanti ke depan akan seperti apa," tambahnya.
 
Adapun untuk menjaga obligasi tetap menarik, lanjut Ari, pemerintah dapat mengupayakan imbal hasil (yield) dari SBN tetap kompetitif. Pemerintah dirasa harus cerdik melihat perkembangan pasar obligasi. Alih-alih melihat suku bunga acuan BI, investor dinilai lebih memperhatikan imbal hasil yang ditawarkan Indonesia.
 
Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp14.478. Nilai itu dinilai masih aman dan terkendali bila dibandingkan dengan nilai tukar negara lain. "Kalau rupiah masih Rp14.300 atau Rp14.400 itu masih dalam range wajar," jelas Ari.
 
Adapun diketahui The Fed telah menaikan suku bunga acuan sebesar 0,5 persen atau 50 basis poin. Penaikan suku bunga acuan tersebut sekaligus menjadi yang tertinggi dalam 22 tahun terakhir.
 
The Fed juga turut menaikan suku bunga dana di kisaran 0,75 persen hingga satu persen. Langkah yang diambil bank sentral AS itu merupakan respons atas tingkat inflasi yang telah mencapai 8,5 persen (yoy) pada April 2022.
 
Ari berpendapat, Indonesia tak akan mengalami nasib serupa dengan AS. Sebab, sejak 2015 konsumsi di Tanah Air lebih condong kepada sektor jasa, lain dengan AS yang didominasi oleh konsumsi sektor otomotif dan perumahan.
 
Karenanya menurut dia BI tak perlu terburu-buru latah mengikuti kebijakan The Fed menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. "Jadi BI approach-nya melakukan secara bertahap. Hal yang menjadi faktor utama itu adalah pergerakan nilai tukar harus diamati terus, indeks dolar, pergerakan nilai tukar, dan surplus neraca dagang serta capital inflow itu harus diamati terus," terang Ari.
 
Sedangkan merujuk laporan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI, inflasi sepanjang tahun 2022 diprediksi akan melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh BI di angka empat persen.
 
Setidaknya ada empat faktor yang akan memberikan tekanan tambahan pada inflasi domestik ke depan. Pertama, dari sisi cost-push inflation, tekanan semakin meningkat seiring dengan tren kenaikan inflasi Indeks Harga Produsen (IHP/PPI) sejak awal tahun lalu yang jauh melebihi tren inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK/CPI) yang relatif stagnan.
 
"Data terakhir menunjukkan inflasi PPI tumbuh 8,77 persen (yoy) pada triwulan-IV 2021, lebih tinggi dibandingkan dengan 7,25 persen (yoy) pada kuartal III-2021, dan jauh lebih tinggi dari inflasi IHK yang saat ini tercatat sebesar 2,64 persen pada Maret 2022," tulis laporan LPEM UI.
 
Hal kedua yakni demand-pull inflation masih akan berlanjut seiring meningkatnya permintaan domestik terkait pelonggaran pembatasan covid-19 dan tren musiman perayaan Ramadan dan Idulfitri.
 
Ketiga, penghapusan kebijakan kontrol harga pada beberapa komoditas sebagai akibat dari lonjakan berkelanjutan harga komoditas dan energi global, yang diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina, akan memicu tingkat harga domestik agregat melonjak mengikuti mekanisme pasar.
 
Terakhir, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen yang mulai berlaku pada April. Meski dinilai dampaknya akan terbatas pada tingkat inflasi, pemerintah diminta untuk memantau secara ketat semua ancaman inflasi di bulan-bulan mendatang.
 
(HUS)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif