Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan kenaikan utang luar negeri Indonesia - - Foto: dok AFP
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan kenaikan utang luar negeri Indonesia - - Foto: dok AFP

Dijuluki Menteri Tukang Ngutang, Ini Jawaban Sri Mulyani

Eko Nordiansyah • 22 Maret 2022 12:50
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak habis pikir dijuluki sebagai menteri tukang ngutang lantaran utang luar negeri Indonesia terus menumpuk selama pandemi covid-19.
 
Ia menjelaskan, kenaikan utang ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi, belanja sosial, hingga pemulihan ekonomi.
 
Saat ini pemerintah tak lagi bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata karena penerimaan negara terus merosot. Karenanya, dibutuhkan instrumen lain seperti pinjaman luar negeri untuk menutupi kekurangan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Walaupun instrumen APBN mengalami ancaman, dia harus hadir untuk bisa menyetop tadi, ancaman-ancaman ini kalau tidak domino akan ambruk semua. Caranya bagaimana? Ya walaupun kita defisit, (penerimaan) drop, kita masih bisa berutang, tapi untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi, dan sosial," kata dia dalam webinar, Selasa, 22 Maret 2022.
 
Menurutnya, banyak negara yang penerimaannya tergerus dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk Indonesia yang terkontraksi hingga 18 persen. Hal ini karena pembatasan kegiatan pada berbagai bidang usaha dan pemberian stimulus ekonomi ke berbagai sektor.
 
"Kenapa penerimaan drop? Karena dunia usaha berhenti. Sementara kita dihadapkan pada pilihan kalau penerimaan kita turun sedangkan rakyat dalam suasana ancaman kesehatan, PHK, sosial dan ekonominya akan ambruk bahkan sektor keuangan bisa mengalami krisis kalau ini tidak diberhentikan," ungkapnya.
 
Untuk itu, pemerintah di awal pandemi covid-19 mengambil langkah cepat dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 yang membolehkan defisit APBN di atas tiga persen PDB. Namun Sri Mulyani menegaskan saat itu pemerintah tetap berupaya menjaga agar utang negara tidak lebih dari 60 persen sesuai UU Keuangan Negara.
 
"Makanya kita mengatakan defisit kita bisa di atas tiga persen tadinya tidak boleh di atas tiga persen, sementara utang ini masih di bawah 60 persen total dari utang negara yang diperbolehkan UU Keuangan Negara. Makanya dalam UU 2/2020 hanya menyebutkan defisitnya lebih dari lima persen tapi kita tidak mengotak-atik (batasan utang) yang 60 persen," pungkas dia.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif