Ia pun langsung memerintahkan Rionald untuk bekerja keras dalam menyelesaikan dan mengelola piutang negara. "Saya minta kepada Pak Rionald untuk terus meningkatkan kemampuan kita di dalam menyelesaikan dan mengelola piutang negara dan kekayaan negara lainnya seperti tugas untuk penagihan untuk beberapa outstanding issue," pesan Sri Mulyani kepada Rionald saat memberi arahan kepada para pejabat Kemenkeu yang baru dilantik, Jumat, 12 Maret 2021.
Terkait upaya tersebut, ungkap Sri Mulyani, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak bisa melakukannya sendiri. DJKN perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum di dalam melakukan enforcements secara konsisten dengan kompetensi dan integritas yang tinggi.
"Tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan salah satu motor reformasi dalam mengelola kekayaan negara. Tidak hanya sekadar sebagai administrator, namun juga sebagai aset manajer," ungkapnya.
Oleh karena itu, selain melakukan penagihan utang, Menkeu meminta agar pejabat baru tersebut mampu meningkatkan pengelolaan aset negara. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara selain dari perpajakan dan penerimaan negara di luar pemanfaatan aset.
Menurutnya, prinsip untuk memanfaatkan 'the highest and the best use and value' di dalam pemanfaatan barang milik negara harus terus diterapkan secara sistematis. Sri Mulyani selalu berujar bahwasanya tingkat peradaban ekonomi suatu negara akan terlihat dari bagaimana aset yang dimiliki bisa bekerja keras, dimanfaatkan secara efektif, dan tidak menjadi aset-aset yang idle (diam).
"Saya juga minta supaya kerja sama pada level hulu Dirjen Kekayaan Negara bersama Dirjen Anggaran di mana Pak Isa sekarang duduk di dalam, terus menetapkan dan mendorong agar belanja modal di kementerian dan lembaga betul-betul efektif, efisien, tidak hanya pada saat membelanjakan namun juga pemanfaatan asetnya sesudah mereka diperoleh," ucap Sri Mulyani.
Dia bilang, hal ini merupakan suatu 'mindset' yang berbeda, dan oleh karenanya membutuhkan kerja sama antara DJKN dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk meningkatkan kualitas anggaran dari capital spending dan pemanfaatan aset-aset yang diperoleh.
Tidak kalah penting, lanjut Sri Mulyani, DJKN juga harus menjalin kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengelola kekayaan negara yang dipisahkan maupun yang ada di dalam lingkungan Kemenkeu. Termasuk dukungan terhadap Lembaga Pembiayaan Investasi (LPI) yang baru saja dibentuk.
Selain itu, bekerja sama dalam mendukung restrukturisasi perusahaan-perusahaan pelat merah di bawah naungan Kementerian BUMN agar bisa dikawal dengan cermat dan teliti untuk bisa dimanfaatkan di dalam konteks perekonomian dan masyarakat.
"Tentu saya berharap bahwa kekayaan negara akan menjadi penyeimbang dari instrumen kebijakan fiskal kita yang selama ini lebih dipusatkan kepada penerimaan negara, perpajakan maupun bukan pajak, belanja negara baik pusat maupun di daerah, dan pembiayaan negara. Kekayaan negara adalah satu pilar yang harus semakin aktif dan efektif sebagai tools dari fiscal policy kita," pungkas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
