Ia mengakui pandemi membuat postur keuangan negara pada APBN, khususnya penerimaan negara turun dan belanja negara meningkat. Hal ini berimplikasi terhadap pelebaran defisit APBN hingga 6,34 persen.
"Untuk itu, perlu diperhitungkan pembiayaan sebagai respons cepat pemerintah dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," katanya dilansir dari laman resmi Kemenkeu di Jakarta, Jumat, 18 Desember 2020.
Adapun Kementerian Keuangan berhasil menerbitkan surat utang untuk pembiayaan meski kondisi pasar bergerak dinamis dan volatile karena pandemi covid-19. Pemerintah Indonesia berhasil menjual obligasi USD4,3 miliar dalam jangka waktu 10, 30, dan 50 tahun.
Pemerintah juga melakukan penerbitan green investment dengan pencapaian kupon terendah tenor lima dan 10 tahun untuk sukuk global dan penerbitan sukuk global RI pertama untuk tenor 30 tahun dengan kupon terendah. Selain itu, pemerintah juga berhasil menerbitkan Samurai Bond sebagai sovereign pertama di pasar Jepang.
Atas pencapaian tersebut, pemerintah meraih sejumlah penghargaan internasional. Hal ini secara tidak langsung, membuktikan kepercayaan investor atas reputasi Pemerintah Indonesia dalam mengelola keuangan dan pembiayaan termasuk pengelolaan utang yang transparan, detail, dan kredibel.
"Pemerintah terus menjaga kepercayaan dengan kredibilitas informasi mengenai bagaimana pengelolaan keuangan negara, tidak hanya menambah utang, tetapi juga mengelola penerimaan, mengalokasikan belanja, mengelola pembiayaan secara prudent dan terus melakukan reformasi struktural. Reputasi ini akan terus dijaga sebagai satu kesatuan tanpa terputus," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
