Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut, kondisi tersebut perlu diwaspadai oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan termasuk kebijakan anggaran sehingga kontribusi konsumsi masyarakat bisa terjaga secara baik. Dalam hal ini, pemerintah harus benar-benar memacu pertumbuhan ekonomi dengan cermat dan memperhatikan sejumlah risiko.
Selain itu, tambah Fadli, pemerintah harus tetap gencar membangun infrastruktur dan diharapkan ketergantungan anggaran infrastruktur terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) bisa berkurang secara perlahan yang nantinya bisa dialokasikan kepada program lain yang menstimulasi konsumsi rumah tangga.
"Dana itu bisa dialokasikan kepada program yang menstimulasi konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, keinginan pemerintah menambah penggerak ekonomi baru dari sisi investasi bisa terwujud," kata Fadli Zon, dalam Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.
Terkait infrastruktur, Fadli menegaskan, pemerintah harus mempunyai fokus proyek infrastruktur mana saja yang bisa menstimulus roda perekonomian sehingga nantinya manfaat pembangunan infrastruktur bisa dirasakan masyarakat secara maksimal.
"Yang nantinya bisa menjadi alat pemerataan pembangunan," ujar Fadli.
Di sisi lain, lanjut Fadli, dampak pemulihan perekonomian global terhadap ekonomi Indonesia harus dicermati dengan baik. Perbaikan komoditas internasional harus direspons dengan peningkatan nilai barang yang dijual dan menggerakkan produksi dalam barang jadi.
Bahkan, tambahnya, pemulihan ekonomi di Amerika Serikat (AS) harus diantisipasi dampaknya terhadap capital outflow atau arus dana keluar. Pasalnya, arus dana keluar akan memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Karenanya, penting untuk melihat postur APBN 2018.
Menurutnya, APBN 2018 bisa mengakselerasi perekonomian nasional dan bisa tangguh dalam menjaga perubahan baik secara global maupun domestik. Bahkan, pengelolaan utang harus menjadi perhatian agar tidak membebani Indonesia, meski rasio utang terhadap PDB berada dalam koridor yang aman.
"Namun, pemerintah tetap wajib mewaspadai komposisi Surat Utang Negara (SUN) dan obligasi oleh asing agar tidak memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah saat jatuh tempo," tambah dia.
Lebih lanjut, kata Fadli, alokasi dana desa juga perlu menjadi perhatian, meski dana tersebut mengalami kenaikan signifikan sekarang ini. Pasalnya, terdapat persoalan yang perlu dituntaskan dengan cepat termasuk maraknya penyimpangan penyerapan dan tumpang tindih aturan.
"Dana desa perlu dialokasikan dengan kehati-hatian serta sesuai peraturan perundang-undangan," pungkas Fadli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
