Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto turut serta dalam pembahasan tersebut. Penataan pulau terkecil dan terluar diperlukan demi menghindari tumpang tindih aturan, baik untuk kepentingan pemerintah daerah maupun pusat.
Menurut Wiranto, ketika aturan sudah dibenahi, akan mudah dalam memberikan izin investasi ke suatu perusahaan melalui satu pintu. Sehingga nilai investasi akan terus menerus meningkat.
"Saya diundang Menko Perekonomian (Darmin Nasution) untuk rapat koordinasi terkait kelola pulau-pulau kecil terluar dan ada di perbatasan. Itu dilakukan, agar dalam menyusun peraturan pemerintah atau perundang-undangan tidak tumpang tindih, antara kepentingan daerah maupun pusat. Lalu, antara kepentingan Kementerian KKP atau ATR," ucap Wiranto, ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 23 Juli 2018.
Dia menambahkan, tak hanya sekadar investasi, pulau terluar mempunyai nilai strategis yang tinggi. Karena, ada titik dasar penentuan batas antara wilayah Indonesia dengan negara lainnya.
"Ini merupakan suatu zona pertahanan keamanan nasional," ujar dia.
Maka dari itu, politikus Hanura ini akan membentuk tim khusus dalam membuat kajian dan rancangan aturan terkait pengelolaan pulau kecil terluar maupun pulau yang ada di perbatasan.
Setelah itu, maka bisa menjadi dasar pelaksanaan investasi dan pengelolaan serta pengawasan pulau terluar maupun terkecil yang ada di Indonesia.
"Jadi di kami sudah ada satuan tim khusus yang menkoordinasikan (pulau terkecil dan pulau terluar perbatasan). Dengan adanya kami bertemu kami bahas bersama. Antara kepentingan pertahanan keamanan dan ekonomi bisa jadi satu. Nanti payung hukumnya sudah jelas dalam memayungi pelaksanaan, agar nantinya tidak tumpang tindih pula," pungkas pria kelahiran Yogyakarta itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
