Hal tersebut terlihat dari pagu anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang telah disepakati mencapai Rp107,7 triliun atau lebih besar dari RAPBN 2018 sebesar Rp105,9 triliun. Selain itu, anggaran Polri meningkat jadi Rp95 triliun dari RAPBN 2018 Rp77,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan tersebut bukan karena adanya kegentingan di bidang keamanan menjelang tahun politik. Namun, memang karena k/l tersebut memiliki komitmen untuk menciptakan keamanan di Tanah Air yang nantinya berdampak baik pada kegiatan ekonomi.
"Itu semuanya berkaitan dengan keinginan kita untuk menciptakan suasana perekonomian yang pasti," kata Ani, biasa ia disapa, dalam konferensi pers APBN 2018, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu 25 Oktober 2017.
Ani mengatakan, untuk menjaga kepercayaan investasi dan dunia usaha bukan hanya bergantung pada paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian atau adanya insentif pajak yang diberikan Kementerian Keuangan. Namun juga kepastian keamanan yang berasal dari institusi-institusi tersebut.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, peningkatan anggaran dilakukan untuk menjadikan institusi yang berkaitan menjadi kuat dan profesional sehingga bisa menjaga Indonesia dari ancaman yang berasal dari dalam maupun dari luar
"Polisi bisa jalankan fungsi low enforcement ketaatan dan keamanan sipil. Ini membuat masyarakat jadi tenang, merasa aman, dan para pelaku ekonomi dari dalam maupun luar menganggap Indonesia jadi tempat yang pasti dan baik. Jadi tidak ada hubungan dengan ancaman pemilu dan lain-lain," jelas Ani.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengungkapkan, anggaran di bidang pertahanan keamanan dan demokrasi mengalami kenaikan sebanyak Rp19,2 triliun menjadi sebesar Rp220,8 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
