Menteri Keuangan RI, M. Chatib Basri, mengaku bangga tanah airnya telah bisa melalui krisis keuangan dua periode dengan berbagai strategi dan kebijakan yang diambil.
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sonny Loho, mewakilkan Chatib membacakan paparan kondisi ekonomi Indonesia sebelum dan sesudah krisis dalam acara Peluncuran Buku Reformasi Pengelolaan Kas, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2014).
Dalam paparan tersebut dijelaskan, Indonesia berada dalam sebuah kondisi fiskal yang sangat nyaman sebelum Juni 1997. Saat itu, Sonny mengatakan, negara ini memiliki tingkat inflasi rendah, surplus neraca perdagangan lebih dari USD900 juta dan cadangan devisa di atas USD20 miliar.
"Tapi pada Juli 1997, gelombang krisis keuangan global melanda Indonesia membuat posisi fiskal nyaman kita berakhir dan berbalik drastis," terangnya.
Kondisi ini membuat arus modal keluar meningkat pesat, PBB turun 14 persen dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
"Menurut Moody's peringkat utang jangka panjang Indonesia menjadi junkbond, sehingga ekonomi mengalami penurunan 13,2 persen. Dan tekanan politik telah memperkeruh krisis ekonomi," ucapnya.
Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terjerembab hingga 600 persen dalam satu tahun atau merosot dari Rp2.500 per USD di 1997 menjadi Rp17.000 per USD pada Januari 1998. Demi keluar dari belenggu krisis, pemerintah saat itu mengambil kebijakan fiskal konservatif dan prundent yang berfungsi signifikan terhadap akumulasi surplus.
"Kebijakannya terdiri dari penerimaan pajak yang melebihi target pinjaman batas maksimum serta pencairan anggaran di bawah pagu. Kebijakan manajemen dalam mengelola likuiditas," jelas dia.
Tidak berhenti di situ, Indonesia kembali diguncang krisis global pada 2008 meski tak sehebat 1998. Secara fundamental Indonesia lebih tahan terhadap gejolak tersebut karena tekanan politik tidak terlalu besar.
Sektor perbankan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi stabil di kisaran 6,3 persen karena reformasi fiskal mampu membuat pasar percaya.
"Belajar dari krisis ekonomi 1998, krisis 2008 telah diantisipasi dengan menyiapkan protocol management crisis," tururnya.
Tujuan utamanya, tambah dia, mengelola risiko menghadapi krisis, memulihkan kepercayaan publik atas kondisi ekonomi dan perbankan karena kepercayaan publik sangat penting untuk menghindari rush dan ketidakberdayaan sistemik seperti yang terjadi di 1998.
"Jadi reformasi kelembagaan negara di Indonesia merupakan pelajaran berharga dan penanganan krisis ekonomi fundamental pada masa lalu. Ini sebuah revolusi dalam keuangan negara," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
