“Saya melihat pemerintah belum membuat dan mengkomunikasikan kebijakan untuk mendukung produktifitas rakyat,” kata Anggota Komisi 6 DPR Deddy Yevri Sitorus, Selasa 6 September 2022.
Menurut Deddy, kenaikan harga BBM harus diikuti dengan kebijakan mitigasi energi bagi kelompok sasaran tertentu. Pemerintah harus menyalurkan subsidi BBM kepada nelayan agar tetap produktif, kepada petani yang menggunakan alat mekanik dalam proses produksinya, pelaku usaha kecil, industri rumah tangga serta angkutan umum.
“Ini harus dilakukan, agar tidak membebani pelaku ekonomi paling bawah, meningkatkan inflasi dan menghambat produktivitas rakyat,” kata Deddy.
Deddy meminta pembatasan penggunaan BBM subsidi dilakukan secara efektif agar penghematan APBN dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi produktif rakyat.
Deddy berharap aplikasi My Pertamina diperluas secara efektif dan pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat kebijakan yang tegas untuk memastikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi berjalan dengan baik dan memperluas ruang fiskal bagi pemerintah dalam menyokong produktivitas rakyat.
Deddy meminta pemerintah serius memperbaiki rantai pasok langsung BBM bersubsidi bagi rakyat yang membutuhkan serta sembako untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat miskin.
“Sebenarnya rakyat bisa memenuhi kebutuhan pokok jika kegiatan ekonomi mereka berjalan baik. Kenaikan harga BBM tentu berimbas pada biaya produksi maupun barang konsumsi. Ini berdampak bagi mereka. Bagaimana agar mereka tetap produktif? Ini yang harus jadi fokus pemerintah,” ujar Deddy.
Seperti diketahui, pemerintah telah menganggarkan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang dibagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, sebesar Rp12,4 triliun ditujukan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang saat ini sudah terdata oleh Kementerian Sosial. Setiap keluarga akan menerima Rp600 ribu dalam bentuk tunai.
Kedua, subsidi sebesar Rp9,6 triliun akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Setiap pekerja akan menerima Rp600 ribu dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketiga, bantuan bersumber dari dana transfer umum milik pemerintah daerah, atau lebih tepatnya DAU dan DBH. Dana sebesar dua persen atau setara Rp2,1 triliun itu diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi, seperti angkutan umum, ojek, dan juga nelayan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
