Pejalan kaki melintasi papan sosialisasi pembayaran pajak secara online. FOTO: MI/ARYA MANGGALA.
Pejalan kaki melintasi papan sosialisasi pembayaran pajak secara online. FOTO: MI/ARYA MANGGALA.

Pajak Jadi Penopang Subsidi di Tengah Kenaikan Harga Komoditas

Antara • 18 Agustus 2022 22:12
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan perpajakan menopang subsidi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, di tengah kenaikan harga komoditas pangan dan energi.
 
"Tahun ini pemerintah memberikan subsidi lebih dari Rp502 triliun hanya untuk energi, yaitu BBM, pertalite, LPG 3 kilogram, listrik, dan solar. Ini karena keuangan negara yang disangga dan hanya bisa tetap sehat serta berkesinambungan apabila pajak dikumpulkan secara mencukupi," kata Menkeu dalam webinar 'Pajak Bertutur' yang dipantau, Kamis, 18 Agustus 2022.
 
Subsidi tersebut diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak terdampak inflasi global yang disebabkan oleh disrupsi pasokan akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dari dampak covid-19 juga dapat terus berlanjut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemerintah juga terus melakukan reformasi perpajakan dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diterbitkan pada 2021 lalu.
 
Baca juga: Sri Mulyani: Pajak Bisa Bawa Indonesia Jadi Negara Maju!

 
Undang-Undang tersebut antara lain dijadikan dasar Program Pengungkapan Sukarela, pajak Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pajak perusahaan finansial berbasis teknologi (fintek) pembiayaan bersama, dan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 
"Ini semua dilakukan agar kita mampu menyehatkan kembali keuangan negara, sesudah lebih dari dua tahun bekerja luar biasa keras melindungi rakyat dan ekonomi dari dampak covid-19," ucapnya.
 
Sebelumnya Sri Mulyani menyebut penerimaan perpajakan sampai akhir Juli 2022 mencapai Rp1.213,5 triliun atau meningkat 58,8 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
 
Hal ini karena kenaikan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis penerimaan 2021 yang rendah, dan implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

 
(HUS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif