Tenaga Ahli KSP Edy Priyono mengeklaim Presiden Jokowi konsisten menjaga keseimbangan antara penanganan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Keseimbangan kebijakan antara kesehatan dan ekonomi itu yang dimaksud dengan pendekatan gas dan rem.
Meskipun dihujani kritik dari berbagai pihak di awal penerapan, namun strategi tersebut, menurut Edy, berhasil membawa ekonomi Indonesia pulih dan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2022 tercatat sebesar 5,01 persen secara tahun ke tahun (yoy).
"Sekarang terbukti bahwa strategi gas dan rem Presiden Jokowi hasilnya sangat baik. Tidak hanya pada penanganan pandemi tapi juga pemulihan ekonominya," kata Edy, dilansir dari Antara, Selasa, 19 Juli 2022.
Ketahanan ekonomi Indonesia tersebut, menurut Edy, telah teruji dan diakui dunia. Ia mengatakan Direktur IMF Kristalina Georgieva saat bertemu Presiden menyebut Indonesia dalam situasi yang lebih baik, yang terlihat dari berbagai indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar mata uang, neraca pembayaran, kinerja fiskal, dan moneter.
Baca: IMF Nilai Reformasi Jadikan Indonesia Tahan Guncangan |
Menurut Edy, pemerintah juga konsisten menerapkan upaya dalam mengendalikan inflasi nasional. Meskipun angka inflasi pada Juni 2022 relatif tinggi dari biasanya yakni mencapai 4,35 persen (yoy), namun jika dibandingkan dengan banyak negara lain, inflasi Indonesia masih relatif terkendali.
Pengendalian inflasi, kata Edy, dilakukan dari dua sisi yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Otoritas moneter Bank Indonesia (BI) hingga saat ini masih mempertahankan suku bunga acuan. Namun di sisi lain, BI menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) agar jumlah uang yang beredar tidak terlalu besar sehingga inflasi lebih terkendali.
Sementara dari sisi fiskal, kata Edy, pemerintah berusaha untuk mempertahankan harga pangan dan energi di tengah gejolak harga komoditas global. Upaya itu dilakukan dengan menambah anggaran subsidi dan kompensasi untuk energi baik Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan LPG.
“Karena kita tahu kenaikan harga BBM dan gas bersubsidi akan bisa memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang berimplikasi pada angka inflasi yang lebih tinggi lagi,” kata Edy.
"Pemerintah juga konsisten melaksanakan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli kelompok kurang mampu di tengah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa," pungkas Edy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News