Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan realokasi anggaran juga merupakan langkah yang tepat guna mengantisipasi sisa anggaran PEN. Apalagi dengan sisa dua bulan untuk tahun ini, realisasi anggaran PEN 2021 baru sebesar Rp448 triliun atau 60 persen dari pagu Rp744 triliun.
"Oleh karena itu, menurut saya adalah tepat bila pemerintah lebih dini mengantisipasi sisa anggaran ini. Untuk memaksimalkan realisasi anggaran sekaligus mengoptimalkan dampaknya terhadap pemulihan ekonomi, pemerintah harus segera merealokasikan anggaran," katanya kepada Medcom.id, Rabu, 3 November 2021.
Ia menambahkan rencana program yang jelas tidak bisa lagi direalisasikan harus digantikan dengan program-program yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan. Piter menyarankan, pemerintah seharusnya memanfaatkan sisa anggaran untuk sepenuhnya mempercepat pemulihan ekonomi sebagaimana tujuan program PEN.
"Mumpung ada momentum untuk itu. Meredanya pandemi dan mulai pulihnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat hendaknya dijadikan momentum pemulihan ekonomi. Dan pemerintah harus memanfaatkannya dengan merealisasikan program-program yang memiliki dampak besar terhadap pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Realisasi anggaran PEN
Piter memperkirakan realisasi anggaran PEN 2021 tidak akan bisa mencapai 100 persen mengingat sisa waktu yang hanya dua bulan ini. Dengan realokasi anggaran ke program lain, ia berharap realisasi anggaran PEN bisa lebih optimal dan diprediksi mencapai antara 85 hingga 90 persen dari pagu.Sementara itu, pemerintah berencana mengoptimalisasi dana PEN 2021 dengan memperluas penyaluran Program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dengan sisa anggaran program BSU yang mencapai Rp1,7 triliun, pemerintah berencana menambah jumlah penerima BSU sebanyak 1,6 juta pekerja sebagaimana usulan dari Menteri Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga akan memberikan tambahan (top up) bantuan kartu sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dalam di sejumlah wilayah. Penambahan top-up bantuan sebesar Rp300 ribu untuk tiga bulan sampai dengan Desember 2021 diberikan kepada 35 kabupaten prioritas program pengentasan kemiskinan ekstrem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
