"Apalagi saat ini, Jatim visinya menjadi Agro Industri dan Agro Bisnis, sehingga kami memprioritaskan sektor yang saling berkaitan untuk mendorong eknomi," ujar Direktur Bank Indonesia wilayah Jawa Timur Benny Siswanto, di Surabaya, Selasa (16/8/2016).
Menurut Benny, sebelum menyalurkan dana repatriasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim dan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mensurvey terlebih dahulu proyek-proyek tersebut. Pemerintah harus mengeluarkan grafik kebijakan untuk mempermdah implementasi bagaimana dana tersebut bisa digerakkan. Misalnya proyek apa yang sedang dilaksanakan atau belum dilaksanakan.
"Dengan begitu, maka pemerintah diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi mereka, terkait informasi dan alokasi yang tepat itu seperti apa, semua dikontrol pemerintah," kata Benny.
Benny yakin 38 Kabupaten/kota di Jatim masing-masing memiliki proyek unggulan yang dapat didukung oleh Pemprov Jatim. "Tapi meskipun nanti dana menipis, bisa juga dengan menggunakan sistem Public privat Partnership (PPP) seperti proyek umbulan," katanya.
Sedangkan terkait dengan minimnya masyarakat yang menyalurkan dana repatriasi mereka. Benny menyerahkan semuanya kepada masyarakat. Pemerintah telah memberi jangka waktu dengan beberapa ketentuan. Diantaranya periode bunga dari dua persen, hingga 10 persen.
"Untuk yang pertama memang masih simulasi, periode pertama tiga triwulan, ini baru berjalan 1 Juli kemarin, mereka biasanya tidak bayar di awal, tapi masih wait and see," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
