Namun, dua lembaga ini, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) keberataan jika pagu anggarannya dipangkas. Keberatan tersebut pun diutarakan dalam rapat kerja bersama Komisi XI dengan pembahasan rancangan kerja anggaran (RKA) K/L dalam APBNP 2016.
Kepala BPS Suryamin menyampaikan, total pagu anggaran BPS pada APBN 2016 sebesar Rp5,4 triliun yang mana sebesar Rp2,9 triliun digunakan dalam pos penyediaan dan pelayanan informasi statistik. Dari jumlah tersebut pemangkasan yang dipetakan sebesar Rp339,5 miliar untuk kegiatan pelatihan, pendataan, termasuk survey-survey besar untuk menghasilkan indikator-indikator ekonomi.
Selain itu, salah satu indikator penghematan yakni perjalanan dinas. Namun, perjalanan dinas di BPS berbeda dengan K/L lainnya yang mana sebagian besar digunakan untuk pemanggilan petugas dan pelatihan. Sehingga ditakutkan akan berdampak pada hasil yang tidak memuaskan terutama dalam kegiatan pendataan. Untuk itu, dirinya meminta jika diperbolehkan pemangkasan pada institusinya tidak dalam jumlah yang besar.
"Seandainya, ini seandainya mumpung ada Pak Menkeu, seandainya masih bisa saja," kata Suryamin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Juni.
Sementara itu, Kepala LKPP Agus Prabowo menyampaikan lembaganya terkena penghematan sebesar Rp64 miliar atau 26 persen dari pagu belanja LKPP Rp240 miliar. Agus memandang angka tersebut adalah nominal yang besar bagi institusinya.
Pasalnya, menurut perhitungan yang dilakukan, jika tetap memangkas dengan nominal Rp64 miliar maka akan berdampak pada output prioritas nasional yang akan jauh berkurang seperti pembangunan data center di 24 provinsi hanya bisa dilakukan di 18 proinsi. Pengisian jabatan fungsional di unit-unit pengadaan di setiap kementerian dengan target 3.500 orang menjadi 2.800 orang. Serta pendampingan 600 unit layanan terpadu (ULT) yang ada di seluruh Indonesia untuk mencapai tingkat kematangan organisasi semula 344 hanya bisa 315.
"Dengan dampak pemotongan semacam itu, apabila masih diperbolehkan memegang prioritas nasional, dipotong boleh tapi Rp40 miliar saja. Seandainya angka ini diperbolehkan, kami akan bisa pertahankan prioritas nasional yang tentu berdampak pada K/L," jelas Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
