Ilustrasi -- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
Ilustrasi -- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Ini Tantangan Pemerintahan Baru untuk APBNP 2015

Husen Miftahudin • 20 Agustus 2014 19:31
medcom.id, Jakarta: Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 diproyeksikan mencapai Rp2.019 triliun atau lebih tinggi dari pagu belanja negara dalam APBN-Perubahan 2014 yang tercatat sebesar Rp1.876 triliun.
 
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini, mengatakan bahwa pemerintah baru harus menaikkan alokasi belanja pada APBNP 2015 untuk memberi ruang fiskal yang lebih luas.
 
Menurutnya, pemerintah baru perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang di mana alokasi anggaran pendidikan dalam APBNP tidak perlu mengikuti alokasi pada APBN sebesar 20 persen.

"Pemerintah baru harus mengikuti sesuai Undang Undang 20 persen, tapi penambahannya tidak dalam APBNP. Tantangannya, pemerintah harus berani mengeluarkan peraturan itu," ucap Hendri, dalam Media CORE Duscussion di Warung BEJO, Jalan Tebet Barat Dalam Raya No. 128, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2014).
 
Hendri melanjutkan, dengan hal tersebut pemerintah mengasumsikan pada setiap perubahan postur APBN, alokasi anggaran untuk pendidikan juga harus mengikuti sebesar 20 persen. Hal tersebut dilakukan pemerintah pada penyusunan RAPBN 2015.
 
Namun, menurutnya pemerintah baru memiliki peluang untuk mengeluarkan peraturan agar alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen hanya dilakukan pada APBN saja. Karena pemerintah baru akan mengajukan APBNP pada awal 2015, sehingga perubahan besaran anggaran pendidikan tidak akan efektif.
 
Hendri mengungkapkan bahwa pada beberapa tahun sebelumnya pengajuan APBNP dilakukan pada pertengahan tahun, atau setelah melihat tren ekonomi pada semester I.
 
"Jadi, hal itu juga dilakukan agar tidak ada dana yang mengendap jika anggaran pendidikan tidak ikut naik. Sehingga akan semakin sedikit dana yang masuk pada dana abadi," katanya.
 
Hendri melanjutkan, usulan terhadap anggaran pendidikan harus dibedakan dengan anggaran pos lainnya. Karena menurutnya, pos belanja anggaran lain seperti kesehatan yang baru lima persen harus disesuaikan dalam perubahan postur APBNP.
 
"Ini penting, karena keadaan fiskal kita memang tidak biasa pada saat ini. Pemerintah perlu uang lebih dan harus membuat anggaran yang efisien," pungkas Hendri.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan