Mirae Asset kini memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 4,8 persen pada 2026 dan 4,9 persen pada 2027, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya masing-masing 5,0 persen dan 5,1 persen.
| Baca juga: Tak Cuma Cari Laba, Bank BUMN Diminta Jadi Penggerak Ekonomi Nasional |
Menurut Rully, perlambatan tersebut dipicu oleh melemahnya konsumsi dan investasi domestik, lingkungan eksternal yang kurang mendukung, serta pengetatan kondisi keuangan yang membatasi ruang pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, Mirae Asset memperkirakan inflasi akan meningkat menjadi sekitar 4,0 persen pada 2026 sebelum kembali ke kisaran target Bank Indonesia (BI) sebesar 1,5-3,5 persen pada 2027.
Kenaikan inflasi diperkirakan berasal dari dampak lanjutan kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi itu juga diperburuk oleh keterbatasan ruang fiskal pemerintah untuk meredam tekanan biaya secara penuh.
Dari sisi global, Rully menilai arah kebijakan moneter Amerika Serikat berubah dibandingkan ekspektasi awal tahun. Jika sebelumnya pasar memperkirakan dimulainya siklus penurunan suku bunga, kini justru terdapat peluang pengetatan lanjutan.
Mirae Asset memproyeksikan Federal Reserve akan menaikkan Fed Funds Rate sebanyak dua kali, masing-masing sebesar 25 basis poin pada September dan Desember. Langkah tersebut diperkirakan ditempuh sebagai respons terhadap kembali meningkatnya tekanan inflasi di Amerika Serikat.
Selain itu, di bawah kepemimpinan Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh, bank sentral AS juga dinilai menunjukkan komitmen melanjutkan normalisasi neraca. Kebijakan tersebut diperkirakan memperketat likuiditas dolar AS di pasar global.
Menurut Rully, kombinasi suku bunga global yang bertahan tinggi dalam waktu lebih lama (higher for longer) dan pengurangan neraca The Fed akan membatasi peluang penguatan rupiah, sekaligus menekan prospek pertumbuhan ekonomi global.
Dalam kondisi tersebut, ruang gerak Bank Indonesia dinilai semakin terbatas. Meski BI telah menaikkan suku bunga acuan secara kumulatif 100 basis poin, kebijakan itu belum mampu mendorong penguatan rupiah secara signifikan.
"Ketika rupiah masih lemah sementara indikator ekonomi domestik mulai menunjukkan perlambatan, ruang bagi BI untuk kembali menaikkan suku bunga menjadi semakin sempit," ujar Rully.
Ia juga menyoroti munculnya risiko twin deficit, yakni defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan yang terjadi secara bersamaan. Kondisi tersebut dinilai mempersempit ruang pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi, di tengah konsumsi dan investasi yang mulai melemah.
Rully menambahkan, Bank Indonesia telah berupaya menjaga stabilitas nilai tukar melalui kenaikan suku bunga dan berbagai intervensi di pasar keuangan. Namun, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang dinilai belum cukup kuat masih menjadi perhatian investor.
Akibatnya, premi risiko aset Indonesia tetap tinggi dan investor asing cenderung mempertahankan sikap hati-hati terhadap pasar keuangan domestik.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
