Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Ingat! Program Pengungkapan Sukarela Beda dengan Tax Amnesty

Ekonomi Kementerian Keuangan Ditjen Pajak tax amnesty Dirjen Pajak UU HPP UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Program Pengungkapan Sukarela
Antara • 25 Oktober 2021 21:15
Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menegaskan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berbeda dengan tax amnesty.
 
Menurut Suryo, dalam tax amnesty pada 2016, pemerintah belum memiliki data dan informasi terkait WP yang belum patuh membayar pajak.
 
"Jadi ada program yang ditawarkan pemerintah melalui UU HPP ini yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang betul-betul inisiatifnya Wajib Pajak (WP)," kata Suryo dalam Sosialisasi UU HPP, dilansir Antara, Senin, 25 Oktober 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Suryo, dalam penyelenggaraan tax amnesty pada 2016, karena belum memiliki data dan informasi terkait WP OP dan Badan yang belum patuh pajak, DJP pun mengundang WP untuk datang dan melapor.
 
"Tapi kalau untuk PPS ini, kami paling tidak sudah mulai mengumpulkan data dan informasi. Nah kami memberi kesempatan kepada WP, sebelum kami turun lebih jauh, silakan dimanfaatkan program ini," ucapnya.
 
Berdasarkan UU HPP, Program Pelaporan Sukarela akan berlaku mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Pemerintah membagi dua subjek PPS yakni WP Orang Pribadi dan WP Badan peserta tax amnesty 2016, dan WP OP bukan peserta tax amnesty 2016.
 
Bagi WP OP dan Badan peserta tax amnesty 2016 yang belum mengungkapkan aset perusahaan 31 Desember 2015 saat TA 2016, WP OP dan Badan dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 11 persen untuk deklarasi aset di luar negeri.
 
Namun, tarif PPh Final menjadi delapan persen untuk deklarasi aset di dalam negeri atau aset di luar negeri yang direpatriasi dan enam persen untuk aset di dalam negeri atau aset di luar negeri yang direpatriasi dan diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau usaha energi terbarukan.
 
Sementara itu, bagi WP OP yang belum melaporkan aset perolehan 2016-2020 dalam SPT Tahunan 2020, WP OP dikenakan tarif PPh Final 18 persen untuk deklarasi aset di luar negeri, 14 persen untuk aset di dalam negeri atau aset di luar negeri yang direpatriasi, dan enam persen untuk aset di dalam negeri atau aset di luar negeri yang direpatriasi dan diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau usaha energi terbarukan.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif