"Penguatan kualitas belanja ini akan terus dilakukan. Selain untuk mendukung penanganan covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, strategi ini juga dapat mendukung reformasi struktural, mendorong subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran dan efektif, serta terus mendorong penguatan desentralisasi fiskal dan penguatan sinergi antara pusat dan daerah," ucap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas (KEM-PPKF) RAPBN 2022, dikutip Selasa, 1 Juni 2021.
Pertama, jelasnya, belanja akan diprioritaskan pada penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan andal, penguatan program perlindungan sosial sepanjang hayat yang adaptif, penguatan kualitas pendidikan yang menciptakan SDM unggul dan berdaya saing, pembangunan infrastruktur yang mempercepat transformasi ekonomi, serta perbaikan birokrasi yang lebih efektif dan efisien.
Kedua, reformasi penganggaran terus dilanjutkan. Kemudian belanja kebutuhan dasar harus semakin efisien, program prioritas tetap menjadi fokus, pelaksanaan anggaran harus semakin berbasis hasil, serta mitigasi risiko anggaran tetap didesain dengan baik.
Ketiga, transformasi subsidi dan bansos dilanjutkan agar lebih tepat sasaran dan efektif. Akurasi data penerima (DTKS) harus ditingkatkan. Mekanisme penyaluran, sinergi dan integrasi antara program yang relevan, harus terus diperbaiki.
Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal akan terus dilakukan. Sistem pajak daerah dikembangkan untuk mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien. Kualitas belanja di daerah terus diperbaiki agar layanan publik lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) harus digunakan secara optimal, transparan, dan akuntabel oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan manusia melalui kesehatan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
"Belanja daerah juga harus berperan kuat dalam pemberdayaan ekonomi daerah, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19," tegas Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu juga memastikan bahwa sinergi dan harmoni hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan. Hal tersebut agar output dan outcome dari belanja negara semakin dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat di setiap sudut NKRI," tutup dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
