Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. FOTO: dok Kemenkeu
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. FOTO: dok Kemenkeu

Wamenkeu: APBN Harus Disehatkan untuk Ciptakan Ketahanan Fiskal

Angga Bratadharma • 24 November 2022 12:02
Jakarta: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus disehatkan kembali untuk menciptakan ketahanan fiskal. Hal itu perlu dilakukan setelah bekerja keras menjadi shock absorber selama masa pandemi covid-19.
 
"Apa itu menciptakan ketahanan fiskal? Jaga kesehatan APBN. APBN tetap harus dijaga kesehatannya karena APBN itu harus tetap bisa jadi shock absorber. Gimana cara jaga APBN shock absorber itu? Defisitnya dikembalikan seperti  dulu, kembali ke bawah tiga persen, kembali sehat," terang Wamenkeu, dilansir dari keterangan tertulisnya, Kamis, 24 November 2022.

Wamenkeu melanjutkan tujuan disehatkannya APBN itu supaya APBN selalu siaga sebagai instrumen penting saat menghadapi krisis. Wamenkeu mengatakan salah satu pembelajaran dari pandemi covid-19 adalah situasi yang menantang dan tiba-tiba seperti saat itu harus bisa ditangani secara baik.
 
"Kemarin waktu APBN-nya itu defisitnya enam persen, lima persen, empat persen, itu APBNnya kayak lagi disuruh kerja keras. Kerja kerasnya adalah men-generate pembiayaan dan kemudian melakukan pembelanjaan," ucapnya.
Baca: Pemerintah Petakan Insentif Fiskal untuk Genjot Target Hulu Migas

"Habis itu diturunin lagi, kita turunin bukan hanya karena APBNnya ingin sehat sendiri, tapi karena APBNnya harus kita bikin siap-siap lagi kalau sampai ada apa-apa lagi. Karena pembelajaran dari krisis ini adalah kita tak tahu aja apa yang bisa terjadi. Nah, dalam konteks seperti itu pertumbuhan ekonomi menjadi sangat-sangat penting,” tambahnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Wamenkeu, pembelajaran selanjutnya yang dilakukan pemerintah selama pandemi adalah pandemi harus jadi momentum dan cara untuk meletakkan reformasi struktural, reformasi fiskal, dan mencari sumber-sumber pertumbuhan baru.
 
Dari sisi reformasi kebijakan, lanjutnya, Indonesia memiliki berbagai macam Undang-undang yang diterbitkan selama pandemi di antaranya Undang-undang Cipta kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan UU Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (UU HKPD).
 
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan dan menguatkan berbagai macam reformasi dalam penganggaran, dalam pembiayaan, dan saat ini pemerintah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas Rancangan Undang-undang penguatan sektor keuangan.
 
"Ini fondasi-fondasi baru, dan pondasi-pondasi ini yang berusaha kita munculkan tapi pada saat yang bersamaan kita tetap cari lagi sumber-sumber pertumbuhan baru pasca pandemi,” pungkas Wamenkeu.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
(ABD)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif