Jakarta: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pandemi covid-19 telah menyebabkan krisis tak hanya di sektor kesehatan. Namun, krisis ini mengajarkan pentingnya membangun ketahanan, baik kesehatan maupun ekonomi termasuk pangan dan energi.
Di bidang kesehatan, pemerintah terus membangun ketahanan kesehatan baik dari sisi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun industri kesehatan. Penguatan sistem kesehatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya mengantisipasi munculnya varian baru covid-19 di kemudian hari.
"Komitmen investasi pada pembangunan sistem kesehatan tercermin dalam implementasi APBN 2022, pembangunan di sektor kesehatan memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui komitmen perbaikan kesehatan dan akan meningkatkan kepercayaan dan kemampuan Indonesia guna menghadapi risiko di masa mendatang," kata dia dalam webinar, Selasa, 22 Maret 2022.
Sementara di saat yang sama, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina dinilainya juga memberikan dukungan penting terhadap bagaimana memperkuat ketahanan di bidang ekonomi, utamanya di sektor pangan dan energi. Ia menyebut, krisis energi yang terjadi saat ini tak lepas merupakan imbas masalah geopolitik di level global.
"Kondisi ini menjadi peluang sekaligus mengafirmasi komitmen transisi dan investasi menuju energi baru dan terbarukan/energi bersih. Indonesia punya potensi green energy, yaitu tenaga surya, angin, air, geotermal yang bila dikembangkan dapat mendukung ketahanan energi berbasis pulau yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia," ungkapnya.
Untuk ketahanan pangan, pemerintah berkomitmen meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan dengan berbagai strategi antara lain, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, penyederhanaan dan percepatan kepastian perizinan, serta persetujuan ekspor impor dan di lain pihak membangun kemampuan produktivitas tanaman pangan.
Ia menambahkan, pengendalian pandemi covid, pemulihan ekonomi, serta transformasi digital tetap menjadi prioritas agenda kebijakan pemerintah ke depan. Kebijakan yang akomodatif terhadap pemulihan, responsif dan antisipatif terhadap risiko-risiko global yang berpotensi untuk tumbuh.
"Dengan kerja sama seluruh stakeholder Indonesia terbukti mampu melewati dan beradaptasi dari krisi pandemi. Ke depan kerja sama terus ditingkatkan sehingga Indonesia tidak hanya melewati krisis, namun memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan perekonomian ke depan," pungkasnya.
Di bidang kesehatan, pemerintah terus membangun ketahanan kesehatan baik dari sisi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun industri kesehatan. Penguatan sistem kesehatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya mengantisipasi munculnya varian baru covid-19 di kemudian hari.
"Komitmen investasi pada pembangunan sistem kesehatan tercermin dalam implementasi APBN 2022, pembangunan di sektor kesehatan memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui komitmen perbaikan kesehatan dan akan meningkatkan kepercayaan dan kemampuan Indonesia guna menghadapi risiko di masa mendatang," kata dia dalam webinar, Selasa, 22 Maret 2022.
Sementara di saat yang sama, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina dinilainya juga memberikan dukungan penting terhadap bagaimana memperkuat ketahanan di bidang ekonomi, utamanya di sektor pangan dan energi. Ia menyebut, krisis energi yang terjadi saat ini tak lepas merupakan imbas masalah geopolitik di level global.
"Kondisi ini menjadi peluang sekaligus mengafirmasi komitmen transisi dan investasi menuju energi baru dan terbarukan/energi bersih. Indonesia punya potensi green energy, yaitu tenaga surya, angin, air, geotermal yang bila dikembangkan dapat mendukung ketahanan energi berbasis pulau yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia," ungkapnya.
Untuk ketahanan pangan, pemerintah berkomitmen meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan dengan berbagai strategi antara lain, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, penyederhanaan dan percepatan kepastian perizinan, serta persetujuan ekspor impor dan di lain pihak membangun kemampuan produktivitas tanaman pangan.
Ia menambahkan, pengendalian pandemi covid, pemulihan ekonomi, serta transformasi digital tetap menjadi prioritas agenda kebijakan pemerintah ke depan. Kebijakan yang akomodatif terhadap pemulihan, responsif dan antisipatif terhadap risiko-risiko global yang berpotensi untuk tumbuh.
"Dengan kerja sama seluruh stakeholder Indonesia terbukti mampu melewati dan beradaptasi dari krisi pandemi. Ke depan kerja sama terus ditingkatkan sehingga Indonesia tidak hanya melewati krisis, namun memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mencapai tujuan ekonomi dan pembangunan perekonomian ke depan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
