Perpajakan. Foto : Medcom.id.
Perpajakan. Foto : Medcom.id.

DJP Sudah Terima Rp140,46 Miliar dari Program Pengungkapan Sukarela

Ekonomi pajak perpajakan Kementerian Keuangan tax amnesty Dirjen Pajak Wajib Pajak
Eko Nordiansyah • 11 Januari 2022 11:55
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pajak penghasilan (PPh) final yang telah disampaikan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai Rp140,46 miliar sejak 1-10 Januari 2022.
 
Dilansir Medcom.id dari laman resmi DJP, Selasa, 11 Januari 2022, setoran tersebut berasal dari 2.458 wajib pajak yang telah mengikuti PPS ini. Total harta bersih yang telah diungkapkan oleh para wajib pajak ini sebesar Rp1,16 triliun.
 
Nilai harta bersih tersebut terdiri dari deklarasi harta dalam negeri mencapai lebih dari Rp1 triliun, harta yang diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN) sebesar Rp68,17 miliar, dan deklarasi harta di luar negeri sebesar Rp95,53 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Program Pengungkapan Sukarela dilaksanakan selama enam bulan, yakni mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Pengungkapan dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) yang disampaikan secara elektronik melalui laman https://pajak.go.id/pps.
 
Peserta PPS merupakan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan Badan peserta Tax Amnesty (TA) dengan basis pengungkapan harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat mengikuti TA. Selain itu, ada WP Orang Pribadi (OP) dengan basis pengungkapan harta perolehan 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.
 
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor sebelumnya mengatakan, PPS ini merupakan kesempatan bagi Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.
 
"PPS adalah kesempatan yang diberikan kepada WP untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 29 Desember 2021.
 
Adapun manfaat yang akan diperoleh WP antara lain, terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP. Dengan begitu kepatuhan sukarela WP diharapkan meningkat.
 
"PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis (AEoI) dan data ILAP yang dimiliki DJP," ungkap Neilmaldrin.
 
(SAW)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif