Salah satu pembiayaan yang bisa dilakukan pemerintah adalah melalui mekanisme pengambilan utang atau pinjaman multilateral. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegro menyebut pinjaman multilateral pada 2016 sebesar Rp75 triliun.
Ia menjelaskan, pinjaman tersebut berasal lari lembaga pembiayaan multilateral seperi Bank Dunia atau World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), Islamic Developmen Bank (IDB), dan juga yang terbaru dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
"Pinjaman multilateral dalam APBN 2016 Rp75 triliun, separuh program, separuh proyek," jelas Bambang, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2015).
Kendati demikian, dirinya berdalih tidak hapal berapa porsi pinjaman dari masing-masing lembaga pembiayaan tersebut. "Angkanya saya tidak hapal, karena WB punya, ADB punya, IDB punya, dam AIIB nanti juga punya," ujar dirinya.
Namun yang pasti, pemerintah akan mendorong agar lembaga pembiayaan tersebut lebih semangat lagi dalam memberikan pembiayaan infrastruktur. Pasalnya, Indonesia masih sangat membutuhkan peran lembaga multilateral untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
"Kita butuh akses kepada sumber-sumber pembiayaan tadi. Kalau jumlahnya tentu besar. Tapi kita harus siap dengan pipeline project sudah siap belum. Tapi sumber dulu suplainya," pungkas Bambang.
Sekadar diketahui. belanja negara dianggarkan dalam APBN 2016 sebesar Rp2.095,7 triliun. Sementara, pendapatan negara ditargetkan di tahun depan Rp1.822,5 triliun. Sehingga pembiayaan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp273,2 triliun (mengalami defisit sebesar 2,15 persen).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
