Penghematan dana transfer ke daerah sebesar Rp70,1 triliun, menurut Sri Mulyani, mengundang banyak reaksi dari pemerintah daerah (pemda). Bahkan ada yang lebih ekstrim, meminta pemangkasan anggaran itu bisa dibatalkan.
"Pemda yang anggarannya ditunda banyak yang meminta untuk tidak dilakukan," ucap Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, ketika ditemui dalam acara pengoperasian Terminal Petikemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok, di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (13/9/2016).
Ani menyebutkan, tidak semua pemda bisa menerima kenyataan dengan adanya pemangkasan anggaran ini. Pasalnya, pemangkasan tersebut disebut bisa mengganggu kinerja pembangunan di daerah.
Pemerintah pusat sendiri, ujar Ani, pastinya memahami keresahan Pemda setelah anggarannya dipangkas. Namun demikian, keputusan penghematan itu memiliki alasan terbaik, agar penggunaan anggaran di negeri ini lebih efisien.
"Kemenkeu juga menyampaikan kondisi yang kita hadapi sebagai negara. Kami bisa bekerja sama dengan baik, sehingga prioritas dan kegiatan mereka tidak terganggu, namun di sisi lain kami juga bisa mengamankan APBN," tutur Ani yang pernah menjabat Managing Director and COO World Bank.
Selain efisien, sambung Ani, pemangkasan anggaran juga karena penerimaan pajak meleset sekitar Rp219 triliun, dari target Rp1.526 triliun. Maka dari itu, pemerintah mengetok pemangkasan anggaran tersebut.
"Agar defisit tidak melebihi tiga persen yang merupakan defisit yang ada dalam APBN-P 2016," tutup Ani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
