Basuki menjelaskan, pada APBN 2015 yang disusun oleh pemerintah sebelumnya dan merupakan baseline, anggaran yang dialokasikan untuk kementerian yang dipimpinnya itu sebesar Rp85 triliun. Di mana untuk anggaran Perumahan rakyat alokasinya sebesar Rp4 triliun dan Pekerjaan Umum Rp81 triliun.
"Dengan adanya tambahan Rp33,31 triliun, sehingga total anggaran PU Pera sekitar Rp118 triliun," kata Basuki, dalam paparannya pada pembahasan tingkat I dengan Banggar DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2015).
Basuki mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Dirinya menjabarkan, pertama untuk mendukung kedaulatan pangan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian PU Pera akan mengalokasikan sebesar Rp8,45 triliun tentunya akan digunakan untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi, pengembangan atau rehabilitasi waduk, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta pengembangan air baku untuk mendukung penyediaan air bersih.
"Kita akan bangun 49 waduk dalam waktu lima tahun ke depan untuk mendukung irigasi kita, di mana 13 waduk akan kita bangun tahun ini. Serta penyediaan air bersih agar target 2019 kita bisa sediakan 100 persen air bersih bisa tercapai, sekarang penyediaan air baku sudah 71 persen," terang dia.
Kedua, sebesar Rp3,71 triliun akan dialokasikan untuk penyediaan perumahan berupa penyediaan rusunawa, rumah khusus, pemberian bantuan uang muka, revitalisasi rusunawa yang terbengkalai, penyediaan perumahan untuk TNI dan pembangunan fasilitas rumah dinas untuk Polri.
"Rp1,91 triliun untuk perumahan TNI dan Polri, sisanya rusunawa dan rumah di perbatasan, serta uang muka untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tutur Basuki.
Bukan hanya untuk perumahan, Basuki juga mengalokasikan Rp5,4 triliun untuk membangun dan memperbaiki permukiman program pengembangan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman, penanganan kawasan perbatasan, dan pengembangan kota hijau.
Ketiga, untuk mengurangi kesenjangan sosial antarwilayah, pihaknya menyediakan Rp10 triliun untuk membangun infrastruktur dan pembangunan jalan di wilayah perbatasan.
Lebih lanjut, tambah Basuki, anggaran tambahan juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur konektivitas sebesar Rp5,57 triliun untuk pembangunan dan pembangunan dan pembebasan tanah jalan bebas hambatan serta membangun jalan akses ke pelabuhan.
"Alokasi itu tersebut tentunya kita pilih dan menjadi kawasan dan program prioritas di Kementerian PU Pera," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
