Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: dok KPC-PEN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: dok KPC-PEN.

Berani Sembunyikan Harta, Menkeu Ancam Bakal Sanksi Kena Pajak 200%

Eko Nordiansyah • 04 Februari 2022 19:05
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan ultimatum kepada para wajib pajak untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang saat ini dijalankan. Pasalnya, jika tidak, ancaman sanksi yang dibebankan bisa mencapai 200 persen.
 
Ia pun mengingatkan, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki data yang terintegrasi mengenai harta wajib pajak. Dengan begitu, Sri Mulyani memastikan tidak akan ada lagi harta yang bisa disembunyikan oleh wajib pajak.
 
"Pak Suryo (Dirjen Pajak) bakalan nemuin enggak harta Anda? Ya probabilitanya 99,99 persen harta Anda ditemukan orang-orang pajak. Jadi bayarnya 200 persen," kata dia dalam Sosialisasi UU HPP, Jumat, 4 Februari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sri Mulyani memastikan, sanksi 200 persen ini akan dikenakan jika harta tidak dilaporkan setelah PPS ini berakhir. Bahkan jika harta tersebut ditemukan menggunakan nama orang lain, ia dengan tegas akan tetap memprosesnya.
 
"'Enggak Bu, harta saya aman, karena harta saya namanya pakai nama supir saya'. Ya nanti supir Anda yang bayar 200 persen. Kalau enggak ya saya ambil saja itu, rumah itu. Jadi mendingan enggak usah deh patgulipat, ikut saja," ungkapnya.
 
Peserta PPS dibagi menjadi dua, yaitu bagi Wajib Pajak (WP) yang sudah pernah mengikuti Tax Amnesty (TA) dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang kewajiban perpajakan 2016 sampai dengan 2020 belum dipenuhi. Periode PPS akan dilaksanakan selama enam bulan mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
 
Tarif yang dikenakan untuk WP OP dan Badan yang merupakan peserta TA, yaitu 11 persen untuk harta deklarasi Luar Negeri (LN), delapan persen untuk harta Luar Negeri (LN) repatriasi dan harta deklarasi Dalam Negeri (DN), dan enam persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/renewable energy.
 
Selanjutnya untuk WP OP yang bukan merupakan peserta TA dengan harta perolehan 2016 sampai dengan 2020 akan dikenakan tarif 18 persen untuk harta deklarasi LN, 14 persen untuk harta LN repatriasi, dan 12 persen untuk harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/renewable energy.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif