Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan jika pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu maka investasi awal sebanyak 80-90 persen harus dibebankan pada APBN.
"Ditengah target menurunkan defisit d ibawah tiga persen pada 2023, maka pemerintah akan andalkan keuntungan penerimaan dari komoditas, dan menambah pembiayaan utang baru," ucapnya, Sabtu, 12 Maret 2022.
Di sisi lain, pemerintah perlu mencari pengganti Softbank seperti lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund dari negara mitra, seperti Arab Saudi.
"Sayangnya mencari investor sekelas Softbank bukan hal mudah, apalagi proses pembangunan IKN sudah dimulai," terangnya.
Ia menjabarkan sejumlah faktor yang menyebabkan Softbank batal berinvestasi di ibu kota baru. Salah satunya masalah keuangan internal. Dari Juli-September 2021 dengan penurunan valuasi dalam portofolio unit teknologi, Vision Fund, mengakibatkan Softbank rugi Rp49,9 triliun. Belum lagi kerugian berasal dari Wework di 2020, Alibaba di tahun lalu yang belum bisa tergantikan hingga saat ini.
"Mundurnya Softbank memberi sinyal kepada investor bahwa strategi perusahaan akan lebih fokus pada pendanaan startup digital, bukan proyek pemerintahan," tambah dia.
Faktor lainnya ialah perang yang terus berlanjut antara Rusia-Ukraina yang mengakibatkan deretan ketidakpastian ekonomi global. Investor, ungkapnya, juga membaca risiko inflasi yang tinggi di negara maju akan membuat biaya pembangunan IKN naik signifikan.
Dia mencontohkan, seperti pembangunan ibu kota negara di Putrajaya-Malaysia saat krisis moneter 1998, membuat biaya pembangunan naik signifikan.
"Biaya besi baja, barang material konstruksi pun akan mengalami kenaikan imbas dari terganggunya rantai pasok global," urainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
