Ia menyebut, pengalaman selama dua tahun terakhir menghadapi pandemi covid-19 sejak 2020 dan 2021 ini berguna untuk menyusum strategi pemerintah dalam menggunakan APBN. Menurut dia, APBN 2021 juga dirancang untuk tetap mengantisipasi pandemi covid-19 yang belum berakhir.
"APBN 2022 masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical, namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menegah panjang," kata dia dalam video conference, Senin, 29 November 2021.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Defisit anggaran tahun depan juga ditargetkan turun menjadi 4,85 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan 6,14 persen di 2020 dan perkiraan 5,1-5,4 persen pada 2021. Ini sesuai dengan tujuan untuk terus mendukung pemulihan ekonomi, namun secara bertahap melakukan konsolidasi fiskal.
"Pada 2022 adalah tahun terakhir yang diperbolehkan defisit APBN berada di atas tiga persen dari PDB sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, langkah reformasi struktural dilakukan dalam bentuk penguatan kelambagaan, deregulasi, dan dukungan sektoral yang mendorong infrastruktur konektivitas dan mobilitas," ungkapnya.
Sementara reformasi penganggaran pada 2022 juga dilakukan dengan mendorong belanja agar lebih efisien, memperkuat sinegeri pusat dan daerah, dan fokus terhadap program prioritas serta mengantisipasi ketidakpastian. Ia menyebut, penguatan data yang terintegrasi dan terpercaya akan menjadi kunci.
Ia menambahkan, belanja kementerian/lembaga (K/L) pada 2022 dialokasikan Rp945,8 triliun yang diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi dan mendukung reformasi sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Selain itu sinegri dan kooridnasi antar K/L dan pemerintah daerah juga terus ditingkatkan.
"Anggaran TKDD dialokasikan Rp769,6 triliun untuk meningkatkan harmonisasi belanja K/L dan TKDD dan mendukung perbaikan kualitas SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik di daerah. Dana desa dioptimalkan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim," pungkasnya.
