Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan untuk proyek dengan nilai investasi Rp29,9 triliun ini tidak hanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata, namun juga mencakup berbagai macam skema pendanaan yang sifatnya multiyears.
"Persiapan untuk meneruskan membangun LRT bisa dilaksanakan melalui program pembiayaan yang sangat rumit," kata Ani, sapaan akrabnya, dalam penandatanganan pinjaman proyek LRT, di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Desember 2017.
Ani mengatakan untuk mendanai proyek tersebut, pemerintah melalui APBN telah menyumbang dana sebesar Rp7,4 triliun yang diberikan pada PT KAI dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) di APBN 2015 sebesar Rp2 triliun, PMN di APBNP 2017 sebesar Rp2 triliun, dan PMN di APBN 2018 sebesar Rp3,6 triliun.
Serta, masih kata Ani, PMN di APBN 2016 untuk PT Adhi Karya sebesar Rp1,4 triliun. "Jadi ada pembiayaan yang disebut below the line dalam APBN kita," tuturnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, kendati sudah dikucurkan dana dari APBN, namun dukungan tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan investasi proyek tersebut. Karena itu, sisa pendanaan tersebut berasal dari pinjaman sindikasi 12 perbankan sebesar Rp18,1 triliun yang akhirnya secara resmi ditandatangani perjanjiannya pada hari ini.
Lebih lanjut, dirinya berharap agar 12 perbankan tersebut bisa turut mengawasi pengerjaan proyek tersebut dengan prinsip prudensial dan tidak hanya terbatas pada pencairan pendanaan. Hal itu menjadi penting karena industri perbankan memiliki peranan penting terhadap perekonomian secara nasional.
"Saya bahagia dengan 12 sindikasi ini dan diharapkan tidak menggantungkan monitoring dan pelaksanaan proyek ke SMI dan Kemenhub. Saya berharap 12-nya ikut mengawasi dan mengontrol proyek ini," pungkas Ani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
