Menkeu Sri Mulyani. MI/SUSANTO.
Menkeu Sri Mulyani. MI/SUSANTO.

Anggaran Tiga Kartu Sakti Jokowi Dimatangkan di RAPBN 2020

Ekonomi RAPBN 2020
Ilham wibowo • 24 April 2019 16:25
Jakarta: Tiga kartu sakti teranyar program Presiden Joko Widodo dipastikan akan masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Alokasi anggaran tengah dimatangkan bersama kementerian terkait.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dirinya telah menerima instruksi langsung dari Presiden Jokowi terutama dalam prioritas kebijakan anggaran APBN 2020. Program baru tersebut yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Prakerja dan Kartu Sembako Murah.
 
"Kami akan bahas desainnya seperti apa, presiden ingin ini cukup signifikan sehingga kita patut antisipasi di dalam proses sangat awal untuk membuat RUU APBN 2020," kata Sri ditemui saat menghadiri acara APEC Business Advisory Council di Shangri-La Hotel Jakarta, Rabu, 24 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Desain anggaran KIP misalnya, akan melibatkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti). Begitu pula dengan desain anggaran Kartu Prakerja yang akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
 
"Jadi ini seluruh kebutuhan itu sedang dihitung dan desainnya dimatangkan," paparnya.
 
Pihak Kementerian Sosial (Kemensos) juga bakal terlibat dalam mendesain anggaran tersebut. Pasalnya program kartu sakti Jokowi lebih diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu.
 
"Nanti bersama dengan Mensos karena ada hubungannya dengan kartu Indonesia pintar terutama untuk kelompok keluarga miskin, bersama Kemnaker dan Kemenkeu juga," paparnya.
 
Desain anggaran Kartu Sembako Murah akan dimasukan dalam program yang telah berjalan seperti program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan nontunai (BPNT). Penerima program masih akan dibahas dengan pagu anggaran yang disediakan.
 
"Kartu Sembako nanti akan kita lihat apa hubungannya dengan PKH dan bantuan pangan non tunai, ini semua akan dibahas bersama di kementerian terkait," pungkasnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif