Jokowi menjelaskan dana yang ditransfer ke kementerian atau lembaga (K/L) mencapai Rp909 triliun, dan Rp856 triliun untuk anggaran daerah.
"Mulai secepatnya belanja, terutama belanja modal bagi DIPA yang tadi sudah diserahkan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.
Jokowi berharap belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memicu pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Dia memerintahkan kementerian atau lembaga dan daerah segera melakukan lelang.
Kepala Negara juga menginstruksikan menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah, memastikan bukan hanya realisasi belanja habis. Namun belanja tersebut juga harus tepat sasaran.
"(Harus) dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting. Karena dulu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen, tapi rakyat dapat manfaat atau tidak dari belanja itu," tutur dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja negara dianggarkan Rp2.540,4 triliun untuk 2020. Sebesar Rp909,6 triliun dialokasikan untuk 87 kementerian atau lembaga, dan Rp856,9 triliun dikirim ke daerah serta dana desa yang diserahkan ke gubernur.
Sri menjelaskan 2020 merupakan tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Sehingga, APBN 2020 memiliki peran startegis bagi pemerintah dan bertahap mencapai sasaran pembangunan nasional mewujudkan visi Indonesia Maju pada 2045, yakni 100 tahun Indonesia Merdeka.
Hal itu juga membuat pemerintah mengambil tema APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada kebijakan fiskal 2020.
"Inovasi dan penguatan kualitas SDM faktor penting dalam tegakkan kerangka pembangunan yang kredibel, berkualiats dan inklusi. Perlu juga memacu ekonomi agar lebih tinggi dengan gairahkan investasi dan ekspor. Juga dalam rangka dorong daya saing nasional," papar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
