Ilustrasi penagihan aset BLBI kepada obligor - - Foto: Medcom
Ilustrasi penagihan aset BLBI kepada obligor - - Foto: Medcom

Pemerintah Bakal Buru Aset Kasus BLBI hingga ke Luar Negeri

Ekonomi Kementerian Keuangan Kasus BLBI obligor blbi BLBI aset negara
Eko Nordiansyah • 30 April 2021 16:20
Jakarta: Pemerintah bakal menagih utang negara kepada obligor atau debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Total tagihan yang mencapai Rp110 triliun ini akan diburu hingga ke luar negeri.
 
"Pada dasarnya pemerintah akan menagih. Walaupun akan menagih aset luar negeri, akan kita lakukan," Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban dalam video conference di Jakarta, Jumat, 30 April 2021.
 
Ia menegaskan pemerintah akan mengejar kemanapun aset-aset dari kasus BLBI ini disembunyikan. Apalagi jika nilainya secara ekonomis lebih besar dibandingkan biaya pengejarannya, pemerintah tidak akan berhenti menagih utang para obligor.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rionald mengungkapkan sedikitnya 22 obligor terlibat dalam kasus BLBI yang disertai banyak debitur. Sayangnya, ia enggan  merinci informasi tersebut karena masuk dalam informasi yang dikecualikan, sehingga tidak bisa disampaikan.
 
"Nama-namanya kalau debitur banyak, kalau obligor jumlahnya ada 22. Kita saat ini sedang mempersiapkan, sehingga pada saatnya satgas akan menyampaikan kepada dewan pengarah satgas," ungkapnya.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan pemerintah mencari cara untuk melakukan pemulihan kembali atau pendapatan kembali dari BLBI melalui satuan tugas (satgas).
 
Satgas yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo ini akan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk menagih utang atas kasus BLBI. Pasalnya, dengan kondisi aset yang sudah lebih dari 20 tahun, jumlah berkas yang harus disiapkan mencapai 12 ribu dokumen.
 
"Jadi dokumentasinya akan terus kita lakukan koleksi dari berbagai macam sumber dokumen yang kita dapatkan. Kami akan terus memperbaiki dari sisi informasi dan supporting dokumen yang konsisten sehingga bisa melakukan eksekusi," kata dia.

 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif