Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan). Foto: Antara/ Sigid Kurniawan
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan). Foto: Antara/ Sigid Kurniawan

Menkeu: Burden Sharing dengan BI Dilakukan dengan Hati-hati

Ekonomi Bank Indonesia Sri Mulyani Pemulihan Ekonomi Skema Burden Sharing
Eko Nordiansyah • 06 Juli 2020 18:43
Jakarta: Pemerintah menyepakati skema berbagi beban (burden sharing) dengan Bank Indonesia (BI) dalam melaksanakan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Nantinya pemerintah bersama BI akan menanggung beban bunga utang dengan skema yang diatur bersama.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan prinsipnya burden sharing tetap menjaga keberlangsungan fiskal agar tetap terkendali, sustainable, dan kredibel serta dilakukan secara hati-hati. Seluruh burden sharing dilakukan dengan memperhatikan kredibilitas dan integritas fiskal moneter.
 
"Dalam burden sharing yang disepakati. Kita mengidentifikasi, beban atau biaya penanganan covid yang kemudian kita bagi dalam beberapa kategori," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kategori yang dimaksud adalah pembiayaan untuk public goods seperti biaya penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu ada non-public goods untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), korporasi non-UMKM, serta non public goods lainnya.
 
Untuk public goods, kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp397,56 triliun. Beban akan ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan mekanisme private placement dengan tingkat kupon sebesar BI reverse repo rate, yang mana BI akan mengembalikan bunga/imbalan yang diterima kepada pemerintah secara penuh
 
Kebutuhan untuk non-public goods (UMKM) sebesar Rp123,46 triliun. Nantinya beban akan ditanggung oleh pemerintah melalui penjualan SBN kepada market dan BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar (market rate) dengan BI reverse repo rate tiga bulan dikurangi satu persen.
 
Sementara itu, pembiayaan untuk non-public goods korporasi Non-UMKM akan menggunakan BI Reverse Repo Rate. Sedangkan untuk pembiayaan non-public goods lainnya, beban akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah sebesar market rate.
 
"Jadi dalam hal ini kami dengan Bank Indonesia tetap akan menjaga integrity dari market mekanisme, di mana khusus untuk yang merupakan surat berharga yang di-issue oleh pemerintah dan langsung dibeli oleh Bank Indonesia yaitu pendanaannya secara langsung oleh BI," pungkasnya.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif